Menteri BUMN Erick Thohir Beri Opsi PKPU untuk Benahi Keuangan Waskita Karya

Liputan6.com, Jakarta - Menteri BUMN Erick Thohir memberikan opsi penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) atau restrukturisasi total dalam rangka membenahi keuangan PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT). Ini mengingat, Waskita Karya mengalami gagal bayar utang obligasi.

Erick juga mengaku, pihaknya tengah membahas opsi tersebut bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu).  

"Itu yang kita lagi duduk dengan Kementerian Keuangan, prosesnya seperti apa. Kalau kita kemarin beri opsi ada PKPU atau restrukturisasi total,” ujar dia saat ditemui di BEI, ditulis Selasa (8/8/2023).

Meski demikian, Erick belum bisa menjabarkan lebih jauh soal utang yang menimpa Waskita Karya tersebut. 

"Saya enggak mau jawab itu dulu," ujar dia.

PMN Waskita Karya Dikembalikan ke Negara, Begini Penjelasan Erick Thohir

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir angkat bicara terkait pembatalan pencairan Penyertaan Modal Negara (PMN) PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) tahun anggaran 2022 senilai Rp 3 triliun.

Berdasarkan keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat, 4 Agustus 2023, Waskita Karya mengembalikan dana PMN senilai Rp 3 triliun ke rekening umum kas negara sehingga proses rights issue perusahaan tidak dilanjutkan. 

Erick Thohir menyebut, PMN tahun anggaran 2022 yang sedianya diberikan kepada Waskita Karya akan dialihkan ke PT Hutama Karya (Persero). 

"Dari situ, Hutama Karya akan mengambil alih aset yang ada di Waskita Karya," kata Erick Thohir saat ditemui di BEI, Senin, 7 Agustus 2023.

Dia bilang, proses merger HK-Waskita Karya serta PP-Wijaya Karya itu prosesnya 2-3 tahun. Akan tetapi, restrukturisasi sudah dilakukan dari tiga tahun lalu. 

"Terbukti, utang Himbara untuk proyek-proyek BUMN Karya yang ini tadinya Rp 123 triliun ke Rp 70 triliun-an sekarang," kata dia.

Kembali merujuk keterbukaan informasi, pembatalan PMN tersebut berdampak pada rencana kerja WSKT. Namun, Manajemen Waskita Karya berkomitmen untuk memperbaiki kinerja keuangan serta berkoordinasi dengan para stakeholder untuk mencari sumber pendanaan alternatif penyelesaian proyek sehingga target-target kinerja dapat tercapai.

Sebelumnya, Pemerintah membatalkan penyertaan modal negara (PMN) tahun anggaran 2022 sebesar Rp 3 triliun kepada PT Waskita Karya Tbk (WSKT).

Berdasarkan Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia selaku Ketua Komite Privatisasi Nomor EK.5/126A/M.EKOM/05/2023 tanggal 10 Mei 2023 perihal tindak lanjut dana PMN untuk Waskita Karya disampaikan, Komite Privatisasi melalui surat tersebut telah menyetujui dan memutuskan untuk mengembalikan dana PMN  TA 2022 Rp 3 triliun kepada perseroan ke rekening kas umum negara. Selain itu, proses rights issue Waskita Karya/privatisasi tidak dilanjutkan.

Mengutip keterbukaan informasi ke Bursa Efek Indonesia (BEI), ditulis Minggu (6/8/2023), Presiden Direktur Waskita Karya Mursyid menuturkan, perseroan akan siapkan langkah strategis untuk menyelesaikan dua ruas tol yang menjadi tujuan penggunaan PMN TA 2022 Waskita yakni ruas tol Kayu Agung-Palembang-Betung dan ruas tol Ciawi-Sukabumi seiring hal tersebut.

“Atas pembatalan dana PMN TA 2022 berdampak terhadap rencana kerja anggaran perseroan (RKAP), tetapi perseroan akan terus berkomitmen untuk memperbaiki kinerja keuangan,” ujar dia.

Selain itu, Waskita Karya juga berkoordinasi dengan stakeholder dalam mencari sumber pendanaan alternatif penyelesaian proyek sehingga target-target kinerja yang ditentukan

Sebelumnya, PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) tengah fokus mengerjakan 7 paket proyek IKN dengan total nilai kontrak sebesar Rp 4,33 triliun dari total nilai kontrak Rp 7,22 triliun.

Proyek IKN yang digarap Waskita di antaranya adalah proyek Jalan Tol IKN Segmen 5A, Proyek Jalan Lingkar Sepaku Segmen 4, Proyek gedung Sekretariat Presiden dan fasilitas Gedung penunjang, Proyek gedung dan kawasan Kementerian Koordinator (Kemenko) Paket 3, dan Proyek gedung dan kawasan Kemenko Paket 4.

Selain itu, Waskita Karya juga mengerjakan Proyek Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) 1, 2, 3 dan terakhir yaitu proyek Jalan Feeder Distrik Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) yang baru saja awal Juli lalu dilakukan penandatanganan kontrak kerja.

"Sampai dengan saat ini progres pembangunan IKN masih berjalan sesuai dengan rencana," kata Director of Operation II Waskita Karya, Dhetik Ariyanto dalam keterangan resmi, Selasa (25/7/2023).

Rinciannya, progres proyek Jalan Lingkar Sepaku 4 mencapai 48,13 persen, Tol Segmen 5A dengan mencapai progres 33,67 persen, Gedung Sekretariat Presiden mencapai progres 21,18 persen, Gedung Kemenko 3 mencapai progres 5,73 persen, Gedung Kemenko 4 mencapai progress 11,26 persen. Lalu proyek IPAL 1,2,3 mencapai progres 3,49 persen.

Komisaris Waskita Karya, Teuku Iskandar menambahkan, perseroan berkomitmen untuk memberdayakan pekerja lokal di setiap proyek yang dikerjakan Waskita. Dalam catatannya, pekerja lokal yang terlibat dalam proyek IKN saat ini mencapai 30 persen, dan akan terus ditambah ke depannya.

"Kami akan terus tambah pekerja lokal untuk mempercepat pekerjaan di proyek,” tutur Iskandar.

"Selain itu, value engineering, serta pengembangan teknologi dan digitalisasi melalui BIM & Green Construction kami implementasikan pada proyek-proyek on going terutama di proyek IKN,” pungkas dia.