BEI Buka Peluang Perdagangan Karbon Internasional di Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Bursa Efek Indonesia (BEI) memberi sinyal perdagangan internasional dapat dilakukan di bursa karbon Indonesia.

Direktur Pengembangan BEI Jeffrey Hendrik menuturkan, berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 14, unit karbon yang bisa diperdagangkan di bursa karbon bermacam-macam, salah satunya adalah unit karbon yang berasal dari luar negeri.

“Unit karbon dari luar negeri bisa dicatatkan di Bursa Karbon Indonesia. Itu kalau mengacu kepada POJK 14,” kata Jeffrey saat ditemui Liputan6.com di Jakarta, Jumat (26/1/2024).

Meski demikian, untuk mengimplementasikan perdagangan unit karbon internasional di bursa karbon nasional harus ada koordinasi dan integrasi POJK 14 dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Pihak KLHK kemudian akan memperhitungkan pencapaian Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia sebelum memutuskan untuk mengizinkan unit karbon luar negeri diperdagangkan di Indonesia, ataupun sebaliknya.

Di luar itu, Jeffrey juga menyebut transaksi bursa karbon terkini sudah mencapai di atas 500.000 tCO2 ekuivalen. Untuk itu, BEI berusaha untuk meningkatkan aktivitas perdagangan di bursa karbon nasional. 

"Kami akan mendorong emiten-emiten di BEI supaya lebih berpartisipasi di bursa karbon Indonesia,” tandasnya. 

Sebelumnya diberitakan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut pengembangan bursa karbon masih berpotensi terus tumbuh dengan baik pada 2024. 

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi menuturkan, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan dari bursa karbon.

Salah satunya adalah meningkatkan unit karbon yang ditransaksikan, baik penambahan unit karbon dari skema karbon kredit atau Sertifikasi Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE-GRK) dan juga potensi penambahan jenis unit karbon dari skema allowance atau Persetujuan Teknis Batas atas Emisi pelaku Usaha (PTBAE-PU). 

Ia melanjutkan, hal itu perlu didukung seluruh sektor industri dalam pemenuhan target net zero pemerintah. Saat ini, semakin banyak industri yang memiliki target net zero, baik industri umum, transportasi, perbankan dan juga pertambangan. 

“Kedua, faktor perdagangan luar negeri juga diharapkan dapat segera direalisasikan karena melihat potensi indonesia yang mempunyai cadangan karbon dari sektor hutan dan laut. Tentunya yang tidak kalah penting adalah penerapan pajak karbon yang menjadi sangat penting karena dapat mendukung keseluruhan ekosistem perdagangan karbon,” ujar dia dalam konferensi pers RDK OJK, Selasa (9/1/2024). 

Di sisi lain, ia menyebutkan, pihaknya terus berkoordinasi dengan Kementerian ESDM dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Sebagaimana diketahui, Kementerian ESDM berperan sebagai penerbit dan KLHK berperan sebagai yang mengatur Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI), di mana peraturan yang berlaku, semua perdagangan unit itu harus melalui sistem registrasi SRN PPI. 

“Diharapkan dalam waktu dekat, terintegrasi antara sistem yang ada di KESDM yaitu Apple Gatrik dengan SRN PPI dapat segera terwujud,” tandasnya. 

Sebelumnya diberitakan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melihat potensi bursa karbon di Indonesia masih cukup besar. Ini mengingat 71,95% karbon yang ditawarkan masih belum terjual. 

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi menuturkan, pengguna jasa di bursa karbon meningkat hingga 30 November 2023 menjadi 41 pengguna jasa dan telah mendapatkan izin. Sebelumnya, pada 31 Oktober 2023, pengguna jasa di bursa karbon tercatat sebanyak 25 pengguna jasa. 

"Ke depan potensi bursa karbon masih cukup besar mengingat 71,95% karbon yang ditawarkan masih belum terjual,” kata Inarno dalam konferensi pers RDK OJK November 2023, Senin (4/12/2023). 

la melanjutkan, hingga 30 November 2023, jumlah total volume transaksi di bursa karbon mencapai 490.716 ton CO2 ekuivalen dan akumulasi nilai sebesar Rp 30,70 miliar. 

Bila dirinci, penjualan tersebut berasal dari 30,56% di pasar reguler atau Rp 9,38 miliar. Lalu, sebesar 9,24% di pasar negosiasi atau Rp 2,84 miliar dan 60,20% di pasar lelang atau Rp 18,48 miliar.

Sebelumnya diberitakan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bicara soal peluang perdagangan internasional di bursa karbon Indonesia. Ini mengingat, potensi bursa karbon di Tanah Air begitu besar. 

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi menuturkan, untuk saat ini pihaknya lebih mendorong perdagangan di kancah domestik.

Namun, ke depannya tidak menutup kemungkinan soal mengimplementasikan perdagangan internasional di bursa karbon. 

"Untuk saat ini kita lebih mendorong memprioritaskan untuk domestik, tapi tidak tertutup kemungkinan kita membuka untuk perdagangan internasional, tentunya ini merupakan suatu opportunity di mana Indonesia memiliki supply yang sangat besar," kata Inarno dalam konferensi pers ASEAN Capital Market Forum 2023 di Bali, Selasa, 17 November 2023.

Namun perlu diingat, negara tetangga pun memiliki supply dan potensi yang sangat besar. Misalnya, Brunei Darussalam, Kamboja hingga Vietnam.

Dengan demikian, Inarno berharap negara-negara tersebut berminat untuk tercatat di bursa karbon Indonesia. Artinya, negara-negara tersebut berpeluang masuk ke perdagangan bursa karbon di Tanah Air.