Hotel Indonesia Properti Lunasi MTN IV Sebesar Rp 65,12 Miliar

Liputan6.com, Jakarta PT Hotel Indonesia Properti (HIPro) sebagai salah satu anak perusahaan PT Wijaya Karya Realty (Wika Realty) dan bagian dari PT Wijaya Karya (Persero) tbk telah berhasil melaksanakan pelunasan Medium Term Notes IV Hotel Indonesia Natour Tahun 2017 (MTN IV HIN/2017) yang telah dilakukan Novasi sebagaimana Akta Perjanjian Pembaharuan Hutang (Novasi) atas Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Wali Amanat Medium Term Notes IV Hotel Indonesia Natour Tahun 2017 Nomor 22 tanggal 20 September 2021 yang dbuat dihadapan Lenny Janis Ishak SH, Notaris di Jakarta 

Nilai pelunasan yang telah diselesaikan oleh HIPro sebesar Pokok MTN senilai Rp 50 Miliar dan Bunga senilai Rp 13,84 Miliar dan lain-lain senilai Rp 1,28 Miliar sehingga total peluasan sebesar Rp 65,12 Miliar yang berasal dari arus kas operasional internal Perusahaan.

Pelunasan kewajiban ini merupakan bagian dari rangkaian proses spin off yang dilakukan PT Hotel Indonesia Natour pada tahun 2021, sekaligus tahun dimana HIPro didirikan tepatnya pada tanggal 28 April 2021yang selanjutnya HIPro di-take over oleh PT Wijaya Karya melalui anak usaha PT WIKA Realty (Wika Realty) per 30 September 2021 melalui program Holding Hotel yang diinisiasi oleh Kementererian BUMN.

Saat ini HIPro adalah pemilik dari 11 unit hotel yang  tersebar di Pulau Bali sebanyak 4 unit; Pulau Jawa 4 unit dan Pulau Sumatera 3 unit; saat ini di Pulau Jawa beroperasi 3 unit hotel dikarenakan 1 unit hotel di Yogyakarta (Grand Inna Malioboro) dalam proses renovasi dan siap beroperasi normal di quarter terakhir 2024

MTN IV HIN/2017 sendiri jatuh tempo pada tanggal 28 Juli 2024 dan pelunasan dilakukan pada tanggal 26 Juli 2024 atau lebih cepat dari waktu jatuh temponya. Atas pelunasan ini membuktikan produk, manajemen, team work serta profile bisnis HIPro yang sangat kuat; terbukti dengan pulih dan membaiknya kinerja laba maupun arus kas Perusahaan pasca pandemi Covid 2021. 

Tercatat kinerja laba HIPro sbb :

• Audited Des 2021 rugi sebesar Rp 84,6 Miliar; • Audited Des 2022 laba sebesar Rp 25,8 Miliar; • Audited Des 2023 laba sebesar Rp 47,2 Miliar;

Per 31 Juli 2024 laba mencapai Rp 49 Miliar atau telah melebihi laba audited pada tahun2023.

Sebelumnya, masyarakat tentu familiar dengan istilah Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Bagaimanapun, jumlah yang mengenal istilah holding BUMN sangat mungkin jauh lebih sedikit dibandingkan jumlah warga yang akrab dengan kata BUMN itu sendiri.

Saat sedang berproses membentuk holding dan subholding PT PLN (Persero), Wakil Menteri BUMN Pahala Mansury mengungkapkan bahwa holding dan subholding PT PLN (Persero) dibentuk agar kinerja tiap-tiap bagian dapat terpantau dengan efektif dan efisien. Pembentukan juga dilakukan agar kinerja perusahaan menjadi transparan.

"Sejak memegang jabatan sebagai Menteri BUMN pada akhir 2019, Erick Thohir telah menutup minimal 70 BUMN yang dianggap sudah tidak produktif lagi sehingga membebani keuangan negar," kata Pemerhati BUMN Vicky Suyanto dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (10/12/2022).

Sebagai pemegang kuasa tertinggi di lingkungan kementerian BUMN, Erick Thohir berinisiatif membuat subholding BUMN yang berisikan pengelompokan BUMN berdasarkan sektor kerjanya. Subholding BUMN ini berdiri sendiri alias tidak saling tergantung walau berada di bawah payung yang sama.

Sejauh ini, Erick telah berhasil membuat lebih dari 10 cluster atau klaster dalam tubuh BUMN yaitu Jasa Pariwisata dan Pendukung; Klaster Telekomunikasi dan Media; Klaster Energi, Minyak dan Gas; Klaster Kesehatan; Klaster Manufaktur; Klaster Pangan dan Pupuk; Klaster Perkebunan dan Kehutanan; Klaster Mineral dan Batubara; Jasa Asuransi dan Dana Pensiun;Jasa Keuangan; Jasa Infrastruktur; dan yang terakhir adalah Jasa Logistik.

Setiap klaster memiliki holding yang mengelola bisnis sejenis dan di bawah holding ada lagi beberapa subholding. Pembentukan holding dan subholding ini membuat performa kerja perusahaan pelat merah menjadi optimum.

Iklim usaha semakin kondusif dan kerja jadi lebih efisien karena pendekatan yang dilakukan bersifat sektoral dan integratif, dan membuat Holding BUMN tersebut menjadi lebih besar dari sisi nilai aset.

Ambillah Jasa Infrastruktur sebagai contoh. Di bawah klaster ini terdapat beberapa holding dengan PT Hutama Karya (Persero) sebagai lead holding.

Adapun anggotanya adalah PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Semen Baturaja (Persero) Tbk, PT Brantas Abipraya (Persero), PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, dan Perum Perumnas. Adapun subholding adalah unit yang lebih kecil dan punya area kerja yang lebih spesifik.

Misalnya, PT Waskita adalah holding dari 4 anak perusahaan atau subholding yaitu Waskita Karya Toll Road, Waskita Karya Realty, Waskita Karya Infrastruktur, Waskita Karya Beton Precast. Jadi, setiap holding memiliki cluster bisnis yang independen sehingga leluasa untuk menciptakan inovasi. Geraknya fleksibel dan skema pendanaan berpotensi untuk dibuat jadi lebih menguntungkan.