Kontroversi Snowdrop Memanas, JTBC Tegaskan Tak Ada Pembelokan Sejarah

Liputan6.com, Seoul - Kontroversi yang melingkupi drama Korea Snowdrop belakangan ini kian memanas. Diwartakan Soompi, petisi yang memprotes drakor yang dibintangi Jung Hae In dan Jisoo Blackpink ini telah menembus 300 ribu tanda tangan pada Selasa (21/12/2021).

Angka ini jauh melampaui target 200 ribu paraf, jumlah pendukung yang disyaratkan agar petisi ini direspons pemerintah.

Melihat kondisi semakin berlarut-larut, JTBC akhirnya buka suara.

"Setelah penayangan Snowdrop, kontroversi yang berdasarkan informasi keliru tidak kunjung padam, jadi kami merilis pernyataan," tutur pihak stasiun TV.

Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

"Pertama-tama, latar dan motif dari insiden penting di Snowdrop adalah masa rezim militer. Dengan latar belakang ini, ceritanya berisi kisah fiktif dari partai berkuasa yang berkolusi dengan pemerintah Korea Utara untuk melanggengkan kekuasaan," tutur pihak JTBC.

Pihak TV juga menyatakan Snowdrop sebagai sebuah karya kreatif yang bercerita tentang kisah personal dari orang-orang yang dimanfaatkan dan menjadi korban kekuasaan.

Hal lain yang jadi penekanan JTBC adalah soal gerakan demokratisasi di Snowdrop.

"Tak ada mata-mata yang memimpin gerakan demokratisasi dalam Snowdrop. Bintang utama pria dan wanita tidak diperlihatkan berpartisipasi di dalam atau memimpin gerakan demokratisasi di episode 1 dan 2, maupun dalam naskah untuk ke depannya."

Pihak JTBC juga memastikan bahwa kesalahpahaman ini bisa dilusruskan dalam perjalanan plot cerita ke depannya. Mereka juga menyatakan tetap menerima masukan dari pemirsa.

"Demi mendengar pendapat yang berharga terkait konten JTBC, kami akan mendengar pendapat yang beragam dengan membuka kolom chat real time dalam laman situs maupun pesan dari pembaca."

Seperti diketahui ada sejumlah aspek yang diprotes pemirsa mengenai Snowdrop. Salah satunya adalah karakter Su Ho (Jung Hae In) yang merupakan mata-mata, sementara di kehidupan nyata banyak aktivis terbunuh karena dituduh sebagai mata-mata. Ada pula karakter yang merupakan agen dari National Security Planning (NSP), bagian dari rezim otoriter kala itu. 

Ada pula penggunaan lagu yang selama ini diidentikkan dengan gerakan demokratisasi, dalam adegan saat Su Ho dikejar NSP. "Membuat drama dengan plot seperti ini di atas fakta sejarah menyepelekan nilai gerakan demokratisasi," begitu pernyataan dalam petisi ini.