Pemprov Jawa Timur Panggil Pengusaha Tahu Tropodo Sidoarjo, Ada Apa?

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim) memanggil dua perusahaan tahu untuk mengklarifikasi mengenai penggunaan sampah plastik sebagai bahan bakar untuk produksi pengolahan tahu pada Senin (18/11/2019).

Pemanggilan perusahaan tahu ini terkait laporan New York Times dan LSM yang menyebutkan aktivitas puluhan pabrik tahu di Indonesia menggunakan sampah plastik impor sebagai bahan bakar dalam proses produksi tahu. Salah satunya pabrik tahu di Tropodo, Waru, Sidoarjo, Jawa Timur.

Asap yang dihasilkan dari industri pabrik tahu itu juga mencemari ekosistem lokal yang memicu sejumlah telur yang ditelurkan ayam milik warga setempat “mengandung kadar zat kimia berbahaya dioksin (dioxin) melebihi ambang batas wajar.

Kepala Biro Humas dan Protokol Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Aries Agung Paewai menuturkan, pemprov Jatim memanggil dua pengusaha tahu dan pejabat setempat untuk meminta keterangan. Hal ini agar pemerintah provinsi (pemprov) bisa ambil langkah-langkah sesuai dengan kewenangan Pemprov Jatim.

"Hanya pengusaha yang ada di wilayah Tropodo, ada dua perusahaan dan pejabat setempat,” ujar Aries saat dihubungi Liputan6.com lewat pesan singkat, Senin (18/11/2019).

Aries menuturkan, keterangan yang diminta kepada pengusaha antara lain penggunaan limbah plastik dan prosesnya. Pemprov Jawa Timur juga memberikan pembinaan kepada pengusaha tahu dan meminta untuk mengganti proses bahan bakar yang ramah lingkungan dan kesehatan. Selain itu, Aries menambahkan, dinas terkait juga akan mengawasi perusahaan tersebut hingga sudah sesuai prosedur.

"Nanti dilakukan pengawasan langsung melalui dinas terkait,” kata dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini

Sebelumnya, Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa mengimbau masyarakat tidak perlu cemas dan khawatir mengonsumsi telur yang diproduksi peternak ayam petelur Jatim.

Hal ini karena, telur yang beredar di masyarakat adalah telur yang sehat dan diproduksi dengan menerapkan pola good farming practices. Good farming practices adalah tatalaksana peternakan yang meliputi segala aktivitas teknis dan higinis dalam hal pemeliharaan sehari-hari, cara dan sistem pemberian pakan, sanitasi, serta pencegahan dan pengobatan penyakit.

"Sebanyak 96,3 persen telur di Jawa Timur dihasilkan dari ayam ras petelur yang sudah menerapkan good farming practices, dan sisanya  3,7 persen telur dari ayam buras/kampung yang belum dikandangkan secara permanen, di antaranya ditemukan di  daerah Tropodo. Untuk itu, masyarakat jangan khawatir karena telur dari Jatim sehat dan tidak mengandung racun," terang Khofifah sapaan akrab Gubernur Jatim saat melakukan kunjungan ke Kelompok Telur Intan di Kecamatan Tumpang, Malang, Minggu, 17 November 2019, seperti dikutip dari keterangan tertulis.

Khofifah mengungkapkan, imbauan ini disampaikan sehubungan dengan adanya rilis hasil penelitian jaringan kesehatan global (IPEN). Yang menyebutkan, ayam buras/kampung yang dipelihara secara umbaran dan mencari makan di tumpukan plastik di daerah Tropodo, Sidoarjo, memiliki tingkat kontaminasi dioksin terparah kedua sedunia.

Untuk memastikan, peternakan rakyat sudah menerapkan good farming practices, khofifah didampingi dinas peternakan provinsi Jatim, bupati Malang serta dekan fakultas peternakan Universitas Brawijaya melakukan kunjungan langsung ke daerah peternakan rakyat ayam petelur di Plumpang - Malang. 

Kunjungan tersebut difokuskan di peternakan milik H Kholik yang memiliki populasi sekitar 300 ribu ekor ayam, dengan produksi telur sekitar 14 ton/hari atau setara 210 ribu butir per hari. Di mana, di peternakan ini quality controlnya sangat terjaga. Bahkan, telur-telur yang dipasarkan peternakan ini hanya yang Grade A atau kualitas terbaik.

"Telur-telur yang dipasarkan peternakan ini hanya yang Grade A dengan kualitas terbaik. Sedangkan yang Grade B tidak dipasarkan. Untuk itu, telur-telur ini sangat aman dikonsumsi masyarakat," kata Khofifah.

Orang nomor satu di Jatim ini menambahkan, pemeliharaan unggas dengan penerapan good farming practices terhadap 92,5 persen unggas penghasil telur di Jatim telah menggunakan pakan yang memiliki Nomor Pendaftaran Pakan (NPP). Terlebih lagi, produksi telur unggas di Jatim pada tahun 2018 mencapai 543,56 ribu Ton atau setara 8,2 milyar butir telur. Serta berkontribusi sebesar 29 persen terhadap nasional atau peringkat 1 nasional.

"Jatim telah surplus telur unggas mencapai 2,8 milyar butir telur, dan telah mampu mensuplai provinsi lain di Indonesia," urai mantan Menteri Sosial ini.

Untuk menjamin kualitas dan mutu telur di Jatim, Pemprov Jatim melalui Dinas Peternakan telah melakukan berbagai upaya. Salah satunya dengan sertifikasi kompartemen bebas penyakit flu burung di seluruh breeding farm yang memproduksi bibit untuk ayam petelur dan pedaging final.

Selain itu, dengan melakukan uji yang dilanjutkan sertifikasi bebas penyakit Pullorum untuk induk ayam yang menghasilkan bibit ayam umur sehari yang akan diedarkan ke masyarakat. Serta, melakukan pengambilan dan pengujian sampel telur dan daging unggas oleh Laboratorium Kesehatan Hewan secara periodik.

Bagi para peternak ayam petelur, Khofifah juga berpesan, agar tidak perlu resah karena telur yang diproduksi adalah telur yang berkualitas, di bawah pengawasan Dinas Peternakan Provinsi maupun kabupaten/kota. Sehingga, akan tetap dibutuhkan oleh konsumen.

"Para peternak ayam telur jangan resah, karena telur yang dihasilkan berkualitas dan tidak mengandung racun. Oleh sebab itu, konsumen juga masih sangat membutuhkannya," terangnya.

Gubernur perempuan pertama di Jatim ini meminta, bagi masyarakat yang memelihara ayam kampung dengan cara dilepas atau diumbar untuk segera beralih pemeliharaan unggas dengan skala bisnis dan dikandangkan.

"Bagi masyarakat yang memelihara ayam kampung dengan cara diumbar, harap segera beralih dengan mengkandangkan ayam peliharaannya. Hal ini penting dilakukan untuk menjamin telur yang dihasilkan," tutur dia.

Secara khusus untuk Pemkab Sidoarjo, pihaknya berharap agar segera melakukan koordinasi dengan camat,lurah dan kades setempat. Utamanya untuk melakukan pembinaan kepada peternak ayam petelur agar melakukan budidaya secara higienis.

"Saya harap Pemkab Sidoarjo lewat segera koordinasi dengan seluruh jajarannya, agar bisa melakukan pembinaan untuk budidaya higenis maupun kandangisasi. Hal ini penting, karena tugas pemerintah adalah memberikan solusi terbaik bagi masyarakat termasuk peternak," pungkas Khofifah.