Mensos Minta Kepala Daerah Jangan Politisasi Penyaluran Bansos

Liputan6.com, Surabaya - Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara yakin penyaluran bantuan sosial (bansos) tidak akan disalahgunakan demi kepentingan politik tertentu, apalagi Pilkada Serentak 2020. 

"Disalahgunakan saya kira engga bisa, di sini jelas untuk KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Kalau disalahgunakan untuk yang lain saya kira sangat kecil kemungkinannya," ujar dia usai meluncurkan bansos beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) dan bansos program sembako 2020, di Kantor Kecamatan Gayungan, Surabaya, Rabu (7/10/2020).

Mensos juga mengaku telah menegur sejumlah kepala daerah yang akan menunda penyaluran kepada warga yang berada di daerah yang menggelar Pilkada Serentak 2020.

Dia juga meminta para kepala daerah tak mempolitisasi penyaluran bansos tersebut, dan mengaitkannya pada pilkada.

"Iya itu kita sudah tegur beberapa (kepala) daerah, jadi tolong teman-teman kepala daerah ini jangan dipolitisasi," ujar dia, didampingi Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. 

Mensos mengatakan, penundaan penyaluran bansos karena daerah tersebut tengah menggelar pilkada,  adalah alasan yang tak relevan. 

"Saya dapat laporan ada juga yang berasnya sudah siap, transporternya sudah siap, tapi ada permintaan penundaan dengan alasan yang mungkin kurang relevan," kata dia. 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini

Mensos meminta agar kepala daerah segera menyalurkan bansos tersebut, sebab masyarakat yang membutuhkan telah menunggu datangnya bantuan. 

"Saya dalam kesempatan ini meminta dengan sangat teman-teman daerah yang berasnya sudah ada di daerah situ, sudah siap disalurkan, karena warga yang membutuhkan sudah menunggu, jadi tidak relevan lagi untuk menunda," kata dia.