PDIP Jatim: Penundaan Pemilu 2024 Tak Ada Manfaatnya, Rugikan Negara dan Partai

Liputan6.com, Surabaya - Pelaksana Harian Ketua DPD PDIP Jatim  Budi 'Kanang' Sulistyono mengungkapkan, pihaknya mencari orang yang mempunyai agenda setting untuk menunda Pemilu 2024.

"Nah, itu yang saya tidak tahu ada setting dari mana dan itu yang sedang kita cari. Kalau itu memang ada settingan, ini dari mana munculnya," ujarnya ditulis, Senin (6/3/2023).

Kanang mempertanyakan, Pengadilan Negeri terus membuat keputusan ini, apa iya ada settingan.

"Kalau ini settingan, dari gajah mana, itu yang sedang kita cari. Ini gajah atau semut atau hanya pemain lokal saja. Ini yang juga sedang kita cari," ucapnya.

"Kok bisa meresahkan beberapa partai, beberapa orang, penyelenggara negara, KPU, Bawaslu. Tapi kalau kita pasti ada pertanyaan dari bawah mengenai agenda settingan itu dan PDIP tetap jalan terus," imbuh Kanang.

Kanang mengatakan, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memerintahkan KPU menunda Pemilu 2024 tidak perlu dirisaukan.

Sebab, lanjut Kanang, keputusan tersebut tidak memiliki kekuatan untuk benar-benar menunda Pemilu, yang berdasarkan amanat Undang-Undang, Pemilu harus dilaksanakan lima tahun sekali.

"Apalagi hanya sebuah partai yang belum teruji yang menggugat," ujarnya.

Kanang berpendapat, penundaan Pemilu yang sudah dijadwalkan digelar pada Februari 2024 tidak ada manfaatnya. Bahkan menurutnya, jika Pemilu 2024 benar-benar ditunda, malah merugikan negara maupun partai. Sebab, kata dia, jika Pemilu 2024 ditunda, maka terjadi pemborosan.

"Dana yang sudah dikeluarkan dalam tahapan (Pemilu 2024) ini besar. Triliunan. Kalau ini ditunda, triliunan lagi yang harus dikeluarkan karena mulai dari nol lagi," ucapnya.

Kanang menegaskan, isu penundaan Pemilu tersebut tidak mengganggu persiapan partai dalam menyambut Pemilu 2024. PDIP, khususnya di Jatim, kata Kanang, terus bergerak mematangkan strategi-strategi untuk memenangkan kontestasi tersebut.

"Gak ada pengaruh. Kita ini mau berlaga. Siapa yang mau dimunculkan di depan ini yang kita tata. Gak ada yang berubah strategi kita. Karena keyakinan kita itu (penundaan Pemilu) bukan porsinya PN Jakarta Pusat," ujarnya.