Ada 109 Titik Lokasi Penukaran Uang di Wilayah Kerja BI Malang

Liputan6.com, Malang - Masyarakat di Malang, Probolinggo dan Pasuruan bisa melakukan penukaran uang baru mulai Senin 27 Maret sampai 19 April mendatang. Jumlah uang yang disiapkan sebesar Rp 4,64 triliun atau naik 10,47 persen dari realisasi 2022 sebesar Rp 4,20 Triliun.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia atau BI Malang, Samsun Hadi, mengatakan total ada 109 titik lokasi layanan penukaran uang. Rinciannya, 47 titik di Kota Malang, 23 titik di Kabupaten Malang, 7 titik di Kota Batu, 13 titik di kota/kab Probolinggo dan 19 titik di kota/kab Pasuruan.

“Layanan penukaran uang terdiri dari layanan kas keliling, layanan penukaran bersama perbankan dan layanan penukaran di outlet perbankan,” kata Samsun Hadi, kemarin.

Ia menambahkan, masyarakat dapat melihat di media sosial BI Malang terkait jadwal layanan kas keliling. Di layanan ini masyarakat dapat lebih dahulu memesan besar uang yang akan ditukar melalui aplikasi PINTAR

Sedangkan unuk layanan penukaran bersama perbankan bakal digelar secara serentak pada 8-13 April mendatang. BI Malang menggandeng 8 bank umum dengan target 1.600 penukar tiap hari. Tiap penukar wajib scan KTP dan dibatasi sekali penukaran dengan nilai maksimal Rp 3,7 juta.

Untuk penukaran uang di outlet perbankan akan dilayani 31 bank dengan jumlah titik layanan sebanyak 109 outlet di seluruh wilayah kerja BI Malang. Layanan ini dibagi dalam dua jadwal selama hari kerja yakni 54 outlet pada 10 - 13 April dan 55 outlet pada 14 - 19 April.

Jumlah uang yang disiapkan sebesar Rp 4,64 triliun itu terdiri dari Uang Pecahan Besar (UPB) sebesar Rp 3,93 Triliun dan Uang Pecahan Kecil (UPK) sebesar Rp 0,71 triliun. Nominal UPB dan UPK itu meningkat dibanding untuk kebutuhan Ramadan dan Idul Fitri tahun lalu.

Pada 2022 lalu untuk UPB yang disiapkan sebesar Rp 3,62 triliun sedangkan untuk UPK sebesar Rp 0,58 triliun. Samsun Hadi mengatakan, proyeksi kenaikan tersebut telah mempertimbangkan sejumlah hal seperti pencabutan status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

“Pertumbuhan ekonomi juga semakin membaik serta mobilitas masyarakat juga meningkat juga jadi pertimbangan,” ujarnya.