Nama Eri Cahyadi Masuk Jurkam Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024, DPRD Surabaya: Itu Hal Biasa, Fine-Fine Saja

Liputan6.com, Surabaya - Ketua Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni mengatakan, masuknya nama wali kota Surabaya Eri Cahyadi sebagai jurkam daerah pasangan Ganjar-Mahfud Md, merupakan hal biasa dalam setiap helatan pemilihan umum. Apalagi wali kota berstatus sebagai kader PDI Perjuangan.

"Itu hal biasa, di daerah lain yang kepala daerah dari partai lain juga wajib jadi tim jurkam. Ini karena setiap kader partai memiliki tanggung jawab untuk memenangkan pasangan calon (paslon) yang telah ditetapkan oleh partai," kata Toni panggilan akrabnya, Rabu (25/10/2023).

Menurutnya, yang paling penting, Eri Cahyadi Ketika melaksanakan kampanye pasangan calon yang didukungnya tidak menggunakan fasilitas yang diberikan oleh Negara.

"Saya yakin pribadi seperti Mas Eri Cahyadi ini memiliki sifat uswatun khasanah. Beliau memberikan tauladan yang baik kepada seluruh warga Surabaya, jadi menurut saya fine-fine saja," kata pria yang juga menjadi Ketua DPD Partai Golkar Kota Surabaya ini.

Menurut Toni, dalam setiap kesempatan bertemu dengan partai politik di Surabaya, wali kota selalu menekankan bahwa perbedaan dukungan pilpres itu hal yang wajar di alam demokrasi seperti saat ini.

Selain itu, lanjut dia, yang lebih penting adalah bagaimana semua elit politik memberikan pendidikan politik kepada masyarakat dalam bentuk narasi kampanye yang tidak saling menjatuhkan satu sama lain.

"Harmoni dalam keberagaman selalu Mas Eri Cahyadi sampaikan, perbedaan dukungan jangan sampai putus persaudaraan," ucapnya.

Untuk itu, lanjut Toni, pihaknya berharap birokrasi Pemkot Surabaya terus bekerja maksimal memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, terus bekerja keras mensukseskan gelaran Piala Dunia U-17 yang telah memberikan kehormatan kepada Kota Surabaya menjadi salah satu venue penyelenggaraan dengan sukses kegiatan dan sukses meningkatkan animo penonton baik di dalam dan di luar pertandingan.

"Dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana merealisasikan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD ) Surabaya di tahun 2024. Itu karena berhubungan langsung dengan sendi-sendi kehidupan masyarakat Surabaya. Saya yakin ASN (aparatur sipil negara) se-Surabaya ini tidak akan larut dalam dukung mendukung Pilpres, karena kehormatan ASN itu terletak pada independensinya dalam politik praktis," katanya.