PSI dan Gerindra Bantah Isu Jokowi Usulkan Kaesang untuk Pilkada Jakarta 2024

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep membantah Presiden Joko Widodo (Jokowi) ikut campur mendorong dirinya maju dalam Pilkada Jakarta 2024.

"Jangan bawa-bawa Presiden lah, yang Ketua Umum kan saya," kata dia dalam keterangan di Jakarta, Jumat (29/6/2024).

Menurut Kaesang, pihak yang berhak memutuskan siapa yang akan maju mewakili PSI dalam Pilkada adalah dirinya selaku ketua umum.

Beberapa hal pun akan menjadi pertimbangan Kaesang dalam menentukan siapa sosok yang akan maju di Pilkada DKI. Salah satunya yakni banyaknya pihak yang datang ke PSI untuk meminta dukungan partai berlambang mawar merah itu.

"PSI kan punya kursi di Jakarta, lumayan ada 8 kursi. Banyak juga partai yang menyodor-nyodorkan jagoannya agar didukung PSI. Pernyataan Sekjen PKS mungkin hendak menutup pintu koalisi dengan PSI, ya nggak apa-apa juga," kata dia.

Terlepas dari itu, dia berharap pihak yang menyebar isu tersebut tidak mencederai momentum Pilkada 2024 ini dengan berita hoaks yang menyesatkan masyarakat.

Tokoh senior PSI yang juga Staf Khusus Presiden Grace Natalie juga membantah kabar yang menyebut Presiden Jokowi menyodorkan nama Kaesang Pangarep, kepada partai-partai untuk diusung dalam pemilihan kepala daerah (pilkada).

"Tidak benar itu Pak Presiden menyodorkan nama Kaesang ke partai-partai. Pak Presiden tidak ikut campur terkait dengan pilkada di mana pun. Persoalan pilkada adalah ranah partai," kata Grace melalui pesan singkat kepada wartawan di Jakarta, Kamis.

Grace mengatakan bahwa Presiden fokus mengerjakan tugas-tugas kepresidenan sampai Oktober mendatang.

"Urusan pencalonan pilkada, bicara soal popularitas dan jumlah kursi masing-masing partai. Kuncinya di situ, diskusinya di situ, bukan di Presiden," ujar Grace.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menepis kabar Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyodorkan nama putranya, Kaesang Pangarep, yang juga Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kepada partai-partai politik untuk diusung pada Pilkada Jakarta 2024.

Dia menegaskan bahwa pernyataan yang dilontarkan oleh Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Habib Aboe Bakar Al Habsyi itu tidak benar.

"Pernyataan Habib Aboe Bakar Al Habsyi tersebut sudah dibantah oleh pihak PSI bahwa tidak benar Pak Presiden Jokowi menawar-nawarkan Mas Kaesang ke partai-partai politik," kata Habiburokhman dalam pesan video yang diterima di Jakarta, Jumat.

Dia lantas menjelaskan mekanisme Partai Gerindra sendiri dalam menentukan calon kepala daerah yang akan diusung pada pilkada ialah dengan menjaring aspirasi dari tingkat akar rumput.

"Mungkin sama dengan partai politik yang lain adalah kami menjaring aspirasi di tingkatan grassroot," ucapnya.

Aspirasi tersebut, lanjut dia, akan diteruskan secara berjenjang ke pengurus Partai Gerindra di tingkat atas, mulai dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC), Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra.

"Lalu diputus oleh Ketua Umum atau Ketua Dewan Pembina, yaitu Pak Prabowo Subianto," ujarnya.

Sebelumnya, Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Habsyi mengatakan bahwa Presiden Jokowi telah menyodorkan nama Kaesang yang merupakan Ketua Umum PSI kepada partai-partai politik untuk diusung dalam Pilkada Jakarta.

Kaesang diisukan ingin dipasangkan dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Diketahui bahwa Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI DKI Jakarta menyebutkan akan ada kejutan pada bulan Agustus 2024 terkait dengan nama bakal calon gubernur dalam Pilkada Jakarta.

"Calon tentu saja masih sangat dinamis, seperti yang disampaikan Ketum Mas Kaesang di banyak pertemuan, yaitu tunggu kejutannya pada bulan Agustus," kata Ketua DPW PSI DKI Jakarta Elva Farhi Qolbina dalam kunjungan ke Gedung Akademi Bela Negara (ABN) NasDem, Jakarta, Selasa (25/6).

Elva menjelaskan bahwa pihaknya masih menjaring pihak potensial untuk bisa menyelesaikan masalah Jakarta seperti isu kemacetan, darurat sampah di Jakarta, dan masalah kesejahteraan masyarakat, khususnya masalah bantuan sosial (bansos) yang tidak tepat sasaran.