Politisi PDIP Ini Blak-blakan Soal Batalnya Piala Dunia U-20 di Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Politisi PDI Perjuangan Aria Bima menjelaskan bahwa sikap menolak kehadiran Timnas Israel dalam gelaran Piala Dunia U-20 Indonesia adalah upaya menjaga konstitusi Indonesia tetap tegak.

Bermainnya timnas Israel di bumi Indonesia mengharuskan Indonesia merevisi dasar negara Indonesia.

"Sekarang ada idiom olahraga tidak boleh dicampur adukan dengan politik, kita paham betul, tetapi apakah kita bermain bola di sini kemudian di Palestina terjadi suatu usaha untuk menghilangkan peta Palestina dari peta dunia Israel kita abaikan?," ujar Bima saat menjadi narasumber Indonesia Lawyers Club bertopik Setelah Batal Jadi Tuan Rumah Piala Dunia, Suhu Politik Memanas.

Ia menyebut jika persoalan ini diabaikan maka perlu revisi pernyataan bahwa 'penjajahan harus dihapuskan' dalam pembukaan UUD 1945, kemudian juga merevisi tujuan bernegara yang menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, kesejahteraan dan keadilan.

Selain politisi PDI Perjuangan Aria Bima, diskusi yang dipandu Karni Ilyas ini juga menghadirkan politisi Partai Golkar Maman Abdurrahman, politisi Partai Gerindra Andre Rosiade, politisi Partai Amanat Nasional Fikri Yasin, politisi Partai Nasdem Willy Aditya, serta pengamat politik Hendri Satrio dan Effendi Gazali.

Bima menjelaskan bahwa di PDI Perjuangan, seluruh kader partai dididik untuk bergerak dan bertindak untuk mewujudkan Pancasila dan tujuan bernegara yang sudah dirumuskan oleh para pendiri bangsa.

"Ini partai politik, kita dididik di PDI Perjuangan bahwa partai politik adalah suatu cara atau kendaraan dalam mewujudkan narasi besar cita cita besar bangsa ini," jelasnya.

Menurut Bima, Pancasila tersebut menjadi komitmen para pendiri bangsa yang dituangkan dalam preambule pembukaan UUD 1945 di mana pembukaan itu lah yang menjadi kata kunci dan narasi besar tujuan bernegara oleh seluruh kader PDI Perjuangan dalam kehidupan berpartai dan bernegara.

Dalam pembukaan UUD 1945 tegas berbunyi bahwa tujuan bernegara tidak hanya menghapuskan penjajahan dari bumi Indonesia, melainkan juga menghapuskan penjajahan dari muka bumi. Menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan juga menjadi tujuan utama dibentuknya negara Indonesia.

"Bung Karno tidak tertarik pada nasiomalisme yang chauvinisme, Bung karno mengatakan, nasionalisme kita adalah nasionalisme yang perikemanusiaan, my nationalism is humanity," ujarnya.

Ihwal perbedaan pendapat yang terjadi antara Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Jokowi dalam penyelenggaraan Piala Dunia U-20, Bima memandang itu adalah hal yang biasa terjadi, apalagi di partai yang demokratis.

Namun demikian, ia menekankan, Megawati merupakan sosok yang melahirkan banyak tokoh dari anggota DPR di daerah sampai di tingkat nasional, juga kepala daerah yang dituntut untuk mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa melalui konstitusi yang ada. PDI Perjuangan tidak dijalankan berdasarkan common sense, melainkan dijalankan berdasarkan ideologi.

"Kami memahami betul 27 juta pemilih PDI Perjuangan ini bisa separuh lebih itu pecinta sepak bola. Apalagi pemain yang gagal bermain, kita paham betul. Tapi kita sekali lagi, itu ditumpahkan ke PDI Perjuangan? Itu kami akan tanggung jawab," kata Bima.

Bima menyampaikan, sikap PDI Perjuangan yang menolak Israel sudah disuarakan sejak Agustus 2022, saat PDI Perjuangan mengetahui Israel lolos piala dunia U-20. Pihaknya melalui Sekjen partai Hasto Kristiyanto sudah melobi pemerintah Indonesia ke Mensesneg Pratikno dan pihak lain untuk mencari formulasi agar Piala Dunia U-20 dapat tetap berjalan tanpa melanggar konstitusi Indonesia.

"Kita ini kan usulannya bagaimana komprominya? Tidak menolak Piala Dunia U-20. Kita ingin U-20 tetap jalan, kalau Israel tetap hadir bagaimana? Apakah saat Israel bermain, bendera mereka tidak perlu ada, lagu kebangsaan tidak boleh ada, kalau perlu tanpa penonton, kalau tidak bisa bagaimana kalau co-host dengan Singapura?," imbuhnya.

"Ini usulan yang kita terus upayakan, bukan menolak total U-20, tidak. Kemudian Ganjar dan Koster menyampaikan sikapnya itu bukan pendapat mereka, melainkan sikap yang mengikuti pemerintah pusat (konstitusi dan permenlu)," lanjut Bima.

Adapun, terkait kemungkinan PDI Perjuangan bergabung dengan koalisi besar partai pro pemerintah (KIB-KIR), Bima menyampaikan wacana tersebut wajar bermunculan dengan subur karena tahun 2023 adalah tahun politik menjelang Pemilu dan Pilpres 2024. Hal itu merupakan potret antusiasme rakyat dalam berdemokrasi, meskipun diwarnai kegaduhan dan kebisingan di sana- sini.

"Secara formal yang tidak perlu koalisi adalah PDI Perjuangan. Akan tetapi, dinamika politik bukanlah sekedar formalitas," sebutnya.

Artinya, PDI Perjuangan terbuka berkoalisi dengan partai mana saja, dengan platform yang berlandaskan kebinekaan, persatuan, dan demi kesejahteraan rakyat. Jadi, dalam konteks kebinekaan, persatuan dan kerakyatan seperti itu lah, Presiden Jokowi dan Bu Megawati selalu berjuang bersama dalam satu kandang.

Menurut Bima, wacana koalisi apa saja hendaknya dicermati realitasnya setelah secara resmi diterima dn disahkan oleh KPU. Segala perubahan, baik kecil maupun besar masih mungkin terjadi.

"Katakanlah itu ibarat hukum alam, bahwa tidak selamanya angin bertiup dan tidak seterusnya hujan turun. Situasi serta kondisi bergerak cepat, di mana perlu kalkulasi dan penyesuaian," pungkas Bima.