Terbongkarnya Kasus Dugaan Korupsi Minyakita, Siapa Tanggung Jawab?

PDIP Tak Ingin Koalisi Pemerintahan SBY Terulang

Ketua DPP PDIP Aria Bima mengatakan, belajar dari Pemerintahan SBY pimpinan partai hanya berebut pundi-pundi partai.

oleh Ahmad Romadoni Diperbarui 13 Apr 2014, 18:27 WIB

Diterbitkan 13 Apr 2014, 18:27 WIB

`Quick Count` LSN: Gerindra, PDIP dan Golkar Bersaing Ketat

Parpol peserta Pileg 2014... Selengkapnya

Liputan6.com, Jakarta - PDIP saat ini sudah melakukan komunikasi politik dengan beberapa partai lain. Tujuan utamanya ingin mencari koalisi yang tepat agar dapat mengusung Jokowi sebagai presiden. Tapi, PDIP tak ingin koalisi dianggap sebagai ajang bagi-bagi kekuasaan.

"Jangan sampai koalisi ini mendapat penilaian masyarakat bahwa ada bagi-bagi kekuasaan, jatah-jatah," ujar Ketua DPP PDIP Aria Bima, usai menghadiri diskusi politik di Warung Daun, Jakarta, Minggu (13/4/2014).

Menurut Aria, anggapan bag-bagi jatah kursi kabinet sangat jelas terlihat pada Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kala itu, pemerintahan SBY hanya membuat konfigurasi eksekutif sesuai konfigurasi parlemen.

"Hasilnya gugurnya parlemen dan eksekutif. Karena tidak ada persoalan bangsa yang terselesaikan. Akhirnya, hanya ada berebut pundi-pundi partai," tegas Aria.

Aria menjelaskan, perbedaan ideologi dari koalisi partai yang ikut Pemerintahan SBY juga sangat menyulitkan Presiden SBY. Pimpinan partai justru memikirkan bagaimana memanfaatkan posisi dan jabatan untuk menghidupkan partai.

"Bagaimana ruwetnya SBY me-maintenance (memelihara) koalisi karena tidak diikuti kesamaan platform. Dan buntutnya kesusahan rakyat. Karena menteri memanfaatkan pragmatis kekuasaan," tandas Aria.

Tak mau mengulangi kegagalan yang sama, PDIP tak ingin koalisi dengan partai mana pun pada Pemilu 2014 disebut sebagai bagi-bagi kekuasaan dan jatah. "Yang terpenting sekarang adalah bagaimana nanti yang ada di kabinet merupakan orang yang berkompeten," pungkas Aria. (Yus Ariyanto)