Komunikasi dengan Kubu 01 dan 02 di Pilkada 2024, PDIP Tegaskan Bukan Oposisi Prabowo-Gibran

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Tim Pemenangan Pilkada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Aria Bima mengakui, partainya tengah berkomunikasi dengan semua partai politik di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Hasil dari komunikasi tersebut akan dilaporkan ke DPP PDIP.

"Saya sebagai sekretaris tim pilkada masih terus membuka berbagai komunikasi politik dengan siapapun partai politik kami siap melakukan berbagai kominikasi yang nanti akan kita laporkan ke DPP," kata Aria Bima saat diwawancarai di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (30/5/2024).

"Ya termasuk pengusung 01 dan 02," sambungnya.

Dia menegaskan, dalam proses Pilkada PDIP tidak melihat rivalitas pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Sebab, jika sosok yang diusung PDIP menang dalam Pilkada, maka akan menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Sehingga, PDIP tidak memutuskan menjadi partai oposisi di pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Karena, cara pandang kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Kenapa juga PDI Perjuangan sekarang tidak memutuskan sebagai partai oposisi, tapi partai penyimbang dan penguatan di fungsi check and balance di legislatif," jelas dia.

"Karena, kita melihat bahwa Kepala Daerah yang diusung PDI Perjuangan, baik itu di gubernur dan di Bupati/Wali Kota, kalau jadi mendapatkan dukungan rakyat, itu juga bagian daripada pemerintah pusat yang ke depan akan dipimpin oleh Pak Prabowo," imbuh Aria Bima.

Reporter: Alma Fikhasari

Merdeka.com

Sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay mengatakan dalam politik, semua kemungkinan selalu terbuka, termasuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bergabung ke pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

PDIP hingga kini belum mengambil sikap terkait pemerintahan Prabowo-Gibran, apakah masuk koalisi atau sebagai oposisi.

"Seluruh keputusan yang diambil di dalam Rakernas PDIP tentu kita hormati, kita hargai dan kita berharap keputusan yang diambil PDI Perjuangan tersebut keputusan terbaik bukan hanya bagi PDI Perjuangan, tetapi juga bagi bangsa dan negara kita," kata Ketua Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/5/2024).

"Karena PDI Perjuangan sebagai pemenang Pemilu dalam Pileg, kemarin itu adalah suatu komponen bangsa yang saya kira perlu untuk kita perhatikan kita dengar, dan tentu sekali lagi kita apresiasi dan kita hormati," sambungnya.

Meski begitu, tak menutup kemungkinan jika nantinya PDIP akan bisa bergabung. Hal ini mengingat hubungan baik antara dua pimpinan partai politik yakni Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarnoputri.

"Kalau menurut saya dalam berpolitik itu semua kemungkinan itu selalu harus dibuka. Tidak ada kata misalnya hitam putih oh ini disana, ini di sini. Apalagi saya lihat Pak Prabowo itu orangnya sangat bersahabat, sangat akomodatif dan terbuka untuk menerima masukan dan saran saran dari semua pihak," jelasnya.

"Apalagi partai seperti PDI Perjuangan kalau kita lihat kan dalam recordnya saja itu Pak Prabowo dengan Ibu Mega itu kan orang yang juga pernah dekat. Apalagi mereka pernah maju bersama sebagai capres dan cawapres. Jadi, rekam jejak politik seperti itu saya kira suatu ikatan yang dalam konteks sekarang bisa dihidupkan kembali untuk menambah kedekatan antara Pak Prabowo dan PDIP secara keseluruhan," sambungnya.   

Menurutnya, apabila nanti PDI Perjuangan baik berada di dalam atau di luar pemerintahan sama baiknya dan mulia. Namun, jika nantinya masuk ke dalam pemerintahan, maka akan memperkuat barisan Prabowo dalam langkah melanjutkan capaian-capaian pembangunan sekarang.

"Dan kalaupun misalnya mereka mengambil oposisi di luar pemerintahan berarti mereka akan ikut mengontrol program program pembangunan yang akan dilaksanakan ke delan dan ikut mengontrol itu juga sebenernya ikut membangun," ungkapnya.

"Sebab pembangunan kita itu kan harus ada arah yang jelas. Arahnya itu siapa yang bisa menjaga supaya tetap searah diinginkan masyarakat kita, ya tentu juga partai-partai politik," tambahnya. 

Namun Saleh juga menegaskan, bahwa partai yang berada di dalam pemerintahan atau masuk di kabinet Prabowo-Gibran bukan berarti tidak bisa memberikan kritik.

Hal ini ia contohkan terhadap sejumlah anggota partai yang berada di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kerap memberikan kritik jika kebijakan pemerintah dianggap tidak sesuai dengan keinginan rakyat.