Menu
Explore

Liputan6

Kanal

kontakkebijakan privasi

Ketua DPRD Bekasi

PKS mencopot jabatan Chairoman J Putro dari kursi Ketua DPRD Kota Bekasi. Chairoman diduga terlibat kasus suap dari Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi senilai Rp 200 juta.
Tampilkan foto dan video
Ketua DPRD Kota Bekasi Chairoman J Putro meninggalkan Gedung KPK usai diperiksa, Jakarta, Selasa (25/1/2022). Chairoman J Putro diperiksa penyidik KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di Pemerintahan Kota Bekasi. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)
PKS Jelaskan Alasan Pencopotan Chairoman J Putro dari Ketua DPRD Kota Bekasi
Puluhan mahasiswa kembali berdemo di depan Gedung DPRD Kota Bekasi.
Mahasiswa Demo, Desak Ketua DPRD Bekasi Dicopot Meski Sudah Kembalikan Rp 200 Juta dari Rahmat Effendy
Gedung KPK (Liputan6/Fachrur Rozie)
Pengembalian Uang Ketua DPRD Bekasi dari Rahmat Effendi Tak Pengaruhi Pembuktian Suap
Ilustrasi KPK
KPK Dalami Pengakuan Ketua DPRD Bekasi Terima Rp 200 Juta dari Rahmat Effendi
Gedung KPK (Liputan6/Fachrur Rozie)
KPK Cecar Ketua DPRD Bekasi soal Pengajuan Dana Proyek dan Aliran Suap Rahmat Effendi
Loading

TRENDING

Ilustrasi upah minimum provinsi (UMP). Foto: Freepik/Skata
berita pilihan

UMP 2025 Cuma Naik Rp 300 Ribu, Tapi Harga Bahan Pokok Melambung Lebih Tinggi

Massa buruh juga meminta Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli agar tidak menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) 51 tahun 2023 untuk menetapkan pengupahan pada 2025. (Liputan6.com/Herman Zakharia)
berita pilihan

UMP 2025 Naik 6,5%, Masih Kurang Buat Pekerja Bisa Hidup Layak

Para buruh juga mendesak pemerintah mencabut Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan dan perlindungan petani. (JUNI KRISWANTO/AFP)
berita pilihan

Upah Minimum Nasional 2025 Cuma Naik 6,5 Persen, Buruh Tetap Terima

Ketua Apindo Bidang Ketenagakerjaan Bob Azam menilai Pemerintah Indonesia telah berhasil merumuskan formula penghitungan UMP yang adil bagi pekerja dan pengusaha seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan. PP tersebut merupakan revisi dari dua aturan terdahulu yaitu PP Nomor 36 Tahun 2021 dan PP Nomor 78 Tahun 2015.
berita pilihan

Upah Minimum Nasional 2025 Naik 6,5 Persen, Pengusaha Tahan Ekspansi

Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Yassierli di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (29/10/2024). (Liputan6.com/Muhammad Radityo Priyasmoro).
berita pilihan

Menaker Targetkan Pemda Tetapkan UMP 2025 Sebelum 25 Desember

Ribuan buruh dari berbagai elemen melakukan longmarch menuju depan Istana Negara, Jakarta, Kamis (29/9). Dalam aksinya mereka menolak Tax Amnesty serta menaikan upah minumum provinsi (UMP) sebesar Rp650 ribu per bulan. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
berita pilihan

UMP 2025 Naik 6,5%, Buruh Batal Mogok Massal

Berita Terbaru