PKS Jelaskan Alasan Pencopotan Chairoman J Putro dari Ketua DPRD Kota Bekasi

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPD PKS Kota Bekasi, Heri Koswara, menegaskan pergantian Chairoman J Putro sebagai Ketua DPRD Kota Bekasi tidak ada kaitannya dengan isu kasus korupsi serta aksi demo yang mendesak pencopotan yang bersangkutan.

Menurutnya, pencopotan tersebut merupakan rotasi jabatan yang umum dilakukan PKS. Hal ini juga menjadi keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS yang memberitahukan melalui surat kepada DPD PKS Kota Bekasi.

"Artinya tidak ada yang luar biasa, dan ini adalah hak partai untuk menempatkan siapa yang duduk (menggantikan Chairoman)," kata pria yang akrab disapa Herkos itu dikonfrimasi, Jumat (4/3/2022).

Ia menyebutkan, bahwa rotasi penugasan dalam sebuah partai merupakan hal lumrah. Terlebih PKS, kata dia, mengusung konsep modern dan progresif sehingga perlu penerapan prinsip perbaikan berkelanjutan.

"Perubahan komposisi, penugasan, rotasi personil dalam PKS adalah sudah menjadi sebuah keniscayaan yang tidak bisa dihindari dan dipungkiri," ujar Herkos.

Sementara mahasiswa yang tergabung dalam aksi demo beberapa waktu kemarin, menyanggah pernyataan Ketua DPD PKS Kota Bekasi, Heri Koswara, terkait alasan pencopotan Chairoman J Putro.

"Saya rasa masyarakat Bekasi sudah cerdas, kita tahu semua alasan Chairoman diganti itu apa. Tapi mungkin DPD PKS masih malu-malu kucing untuk mengungkapkan," kata Christianto Manurung, mahasiswa Universitas Bhayangkara.

Hal senada juga diungkapkan mahasiswa lainnya, Puji Nugraha alias Japong. Ia mengatakan sepatutnya DPD PKS menyampaikan permohonan maaf atas kegagalan kadernya mengemban amanah warga Kota Bekasi.

"Seharusnya Ketua DPD PKS Kota Bekasi meminta maaf kepada masyarakat, bukannya membuat klarifikasi terkait pergantian ketua DPRD," tegasnya.

Menurutnya, jika alasan pencopotan Chairoman hanya sebatas rotasi penugasan, maka DPD PKS Bekasi bisa dikatakan acuh terhadap kader yang diduga kuat terlibat kasus korupsi.

"Heri Koswara bilang pergantian Chairoman bukan karena kasus Rp 200 juta yang didemo-demo, itu kan sama saja dengan penggiringan opini," ucap Japong.

Ia menegaskan, aliansi mahasiswa akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas, sehingga semua pihak yang diduga terlibat kasus korupsi Wali Kota Bekasi nonaktif, Rahmat Effendi, diproses hukum.

"Setelah dicopot, kami juga akan mendorong KPK untuk mengusut tuntas kasus dugaan korupsi yang melibatkan Chairoman J Putro ini," tandasnya.