Menu
Explore

Liputan6

Kanal

kontakkebijakan privasi

korupsi ui

Gumilar mengetahui dan meneken surat pengubahan (adendum) kontrak pekerjaan terkait masa kerja dan proses pembayaran.
Video
Tampilkan foto dan video
Jaksa Sebut Mantan Rektor UI Gumilar Rusliwa Terlibat Korupsi IT
Korupsi IT, Eks Wakil Rektor UI Didakwa Penyalahgunaan Wewenang
Korupsi IT, Mantan Wakil Rektor UI Jalani Sidang Perdana
Para caleg hanya diperbolehkan menggunakan uang pribadi dan dari partainya untuk berkampanye.
Korupsi IT Kampus UI, Mantan Wakil Rektor Diperiksa KPK
Mantan Wakil Rektor UI Jalani Pemeriksaan Perdana Usai Ditahan
Para caleg hanya diperbolehkan menggunakan uang pribadi dan dari partainya untuk berkampanye.
KPK Tahan Mantan Wakil Rektor UI Saat `Jumat Keramat`?
Kasus Korupsi Perpustakaan, KPK Periksa Dosen Teknik UI
KPK Periksa Direktur Keuangan UI Terkait Korupsi Perpustakaan
Korupsi IT Kampus UI, KPK Panggil Saksi dari Datascrip
KPK Jemput Paksa Saksi Korupsi Perpustakaan UI
KPK Periksa Staf UI untuk Tersangka Wakil Rektor
00:00
KPK Geledah 8 Lantai Gedung Rektorat UI
Putar Video00:00
00:00
Geledah UI, KPK Bawa Barang-Barang Ini
Putar Video00:00
10 Jam Geledah Kampus UI, Penyidik KPK Bawa Pulang 16 Dus Dokumen
Loading

TRENDING

Ilustrasi upah minimum provinsi (UMP). Foto: Freepik/Skata
berita pilihan

UMP 2025 Cuma Naik Rp 300 Ribu, Tapi Harga Bahan Pokok Melambung Lebih Tinggi

Massa buruh juga meminta Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli agar tidak menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) 51 tahun 2023 untuk menetapkan pengupahan pada 2025. (Liputan6.com/Herman Zakharia)
berita pilihan

UMP 2025 Naik 6,5%, Masih Kurang Buat Pekerja Bisa Hidup Layak

Para buruh juga mendesak pemerintah mencabut Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan dan perlindungan petani. (JUNI KRISWANTO/AFP)
berita pilihan

Upah Minimum Nasional 2025 Cuma Naik 6,5 Persen, Buruh Tetap Terima

Ketua Apindo Bidang Ketenagakerjaan Bob Azam menilai Pemerintah Indonesia telah berhasil merumuskan formula penghitungan UMP yang adil bagi pekerja dan pengusaha seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan. PP tersebut merupakan revisi dari dua aturan terdahulu yaitu PP Nomor 36 Tahun 2021 dan PP Nomor 78 Tahun 2015.
berita pilihan

Upah Minimum Nasional 2025 Naik 6,5 Persen, Pengusaha Tahan Ekspansi

Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Yassierli di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (29/10/2024). (Liputan6.com/Muhammad Radityo Priyasmoro).
berita pilihan

Menaker Targetkan Pemda Tetapkan UMP 2025 Sebelum 25 Desember

Ribuan buruh dari berbagai elemen melakukan longmarch menuju depan Istana Negara, Jakarta, Kamis (29/9). Dalam aksinya mereka menolak Tax Amnesty serta menaikan upah minumum provinsi (UMP) sebesar Rp650 ribu per bulan. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
berita pilihan

UMP 2025 Naik 6,5%, Buruh Batal Mogok Massal

Berita Terbaru