9 LPS Lolos Seleksi Administrasi Penyelenggara Multipleksing TV Digital

Liputan6.com, Jakarta - Kemkominfo (Kementerian Komunikasi dan Informatika) baru saja mengumumkan Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) yang telah memenuhi syarat administrasi untuk seleksi penyelenggara multipleksing siaran televisi digital 2021.

Adapun seleksi penyelenggaran multipleksing TV digital ini dibuka sejak 9 Maret 2021 hingga 5 April 2021 untuk proses pendaftaran dan pemasukan dokumen permohonan. Dari situ, ada 13 LPS yang mendaftar sebagai peserta seleksi.

13 LPS yang dimaksud adalah MetroTV, Trans7, Trans TV, Indosiar, SCTV, RCTI, TVOne, ANTV, NTV, AFB TV, TV9, Global TV, dan Metro TV Sultra. Namun saat tahap pemasukan dokumen permohonan, hanya ada sembilan peserta yang melanjutkan.

Dalam siaran pers yang diterima, Kamis (15/4/2021), sembilan LPS tersebut adalah MetroTV, Trans7, Trans TV, Indosiar, SCTV, RCTI, TVOne, ANTV, dan NTV. Selanjutnya dilaksanakan Rapat Pembukaan Sampul dan Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Administrasi yang disampaikan sembilan peserta itu.

Usai rapat tersebut, tim seleksi pun akhirnya menetapkan dan mengumumkan peserta yang memenuhi syarat administrasi berikut wilayah objek seleksinya pada 8 April 2021.

Peserta seleksi yang telah memenuhi syarat administrasi dinyatakan lulus tahapan evaluasi administrasi dan akan dilanjutkan ke tahapan evaluasi bisnis dan teknis. 

Untuk mengetahui hasil penetapan seleksi penyelenggara multipleksing TV digital, berikut ini daftar lengkapnya.

Untuk diketahui, pemerintah akhirnya menegaskan batas akhir migrasi TV analog ke digital. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ahmad M. Ramli.

"Paling lambat dua tahun, yaitu pada tanggal 2 November 2022, kita sudah harus menghentikan siaran analog dan kemudian beralih ke digital," tutur Ahmad dalam siaran pers, Kamis (3/12/2020).

Keputusan ini dilakukan sebagai bentuk pengawasan pemerintah terhadap kualitas layanan sektor telekomunikasi, pos, dan penyiaran seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Menurut Ramli, pengawasan ini dilakukan untuk memastikan layanan yang telah diberikan izin tetap melindungi konsumen dan memberikan pelayanan terbaik terhadap publik.

Untuk itu, dia menuturkan semua pihak terkait dapat memberikan masukan dalam penyusunan RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah) melalui kanal yang sudah disiapkan pemerintah.

"Aspirasi yang sejalan dengan Undang-Undang Cipta Kerja akan dipertimbangkan untuk diakomodasi dalam RPP yang sedang disusun. Tentunya ada juga yang tidak bisa diakomodasi," ujar Ahmad melanjutkan.

Selain itu, untuk mendorong peningkatan efisiensi dalam industri telekomunikasi, Kemkominfo juga mendorong skema berbagi infrastruktur antar pelaku usaha.

"Kami mengharapkan ada efisiensi yang sangat tinggi tetapi di sisi lain juga bisa menjadikan industri telekomunikasi ini sebagai tulang punggung ekonomi digital," kata Ramli menjelaskan.

Terlebih, industri telekomunikasi dalam kondisi pandemi Covid-19, bidang telekomunikasi menjadi industri yang tetap tumbuh dan menjadi tulang punggung ekonomi di Indonesia.

"Untuk meningkatkan penetrasi infrastruktur telekomunikasi di daerah 3T, UU Cipta Kerja juga memungkinkan pemerintah menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) jika dana kontribusi kewajiban pelayanan universal (USO) tidak mencukupi," tutur Ramli.

(Dam/Isk)