Doxing Menkominfo, Hacker Bjorka: Selamat Ulang Tahun Papa Johnny

Liputan6.com, Jakarta - Baru saja hacker Bjorka menyebarkan data pribadi atau doxing yang diduga adalah milik Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G. Plate, pada Sabtu (10/9/2022).

Aksi doxing ini dilakukan bertepatan dengan hari ulang tahun ke-66 Menkominfo Johnny G. Plate. Selain itu, Bjorka pun mengucapkan "Happy birthday" di grup Telegram dan Twitter-nya.

Adapun ucapan ulang tahun dari Bjorka ini disertai dengan berbagai data pribadi yang diduga milik Johnny, mulai dari NIK, nama lengkap, nomor ponsel, nomor Kartu Keluarga, alamat, pendidikan, hingga nomor vaksin.

Berdasarkan informasi yang diungkap, Liputan6.com mengecek nomor ponsel yang digunakan dan NIK tersebut saat dicek via situs KPU memang benar milik Johnny G. Plate.

Kaspersky menyebut, doxing merupakan praktik mengumpulkan informasi pribadi dengan tujuan mempublikasikan atau menggunakannya dengan cara lain untuk merugikan seseorang.

Penelitian Kaspersky menunjukkan, menjaga data pribadi kini jadi perhatian utama. Di mana, 50 persen konsumen mengklaim mereka tidak akan lagi menunjukkan penyedia layanan online setelah pelanggaran data.

Sementara 57 persen mengungkap kekhawatiran mengenai keamanan dan privasi mereka yang terpengaruh oleh perangkat yang terhubung ke intrenet.

Kekhawatiran ini dianggap cukup beralasan, pasalnya pengguna online menghadapi risiko data tiap harinya.

Semua pengguna internet saat ini masih membangun hubungan yang tepat dengan teknologi, sehingga kita dapat mempercayainya dalam berbagi data pribadi. Misalnya foto KTP dari remaja yang baru mendapatkan kartu identitasnya mungkin berakhir di tangan penipu keuangan.

Foto pengguna di pesta terbaru mungkin muncul di internet tanpa persetujuan. Atau juga, jam tangan pintar anak mungkin menyiarkan lokasi mereka live seharian penuh.

Kendati beberapa risiko kebocoran data dan serangan ransomware di luar kendati pengguna, ancaman seperti doxing dapat ditangani sendiri oleh pengguna.

Di sisi lain, hacker Bjorka membuat pernyataan dirinya telah membobol data Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Berukuran 189MB, ada sekitar 679.180 data berisikan dokumen kepresidenan dimana beberapa diantaranya termasuk surat dari Badan Intelijen Negara (BIN).

Berikut adalah deskripsi Bjorka di dalam postingannya terkait dokumen yang bocor tersebut.

Contains letter transactions from 2019 - 2021 as well as documents sent to the President including a collection of letters sent by the State Intelligence Agency (Badan Intelijen Negara) which are labeled as secret.

Berdasarkan penjelasannya, dokumen ini dicuri pada September 2022 lengkap dengan informasi judul surat, nomor surat, anjuran, pengirim, penerima, identitas kepegawaian, tanggal surat, dll.

Lalu apa saja isi dokumen kepresidenan yang dibocorkan oleh Bjorka? Berikut ini adalah daftar sampel dokumen rahasia Jokowi.

• Surat rahasia kepada Presiden dalam amplop tertutup dikirim oleh Badan Intelijen Negara (BIN) ditujukan untuk RI1
• Surat rahasia kepada Mensesneg dalam amplop tertutup dengan BIN sebagai pengirimnya.
• Permohonan Jamuan Snack Kepala Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan.
• Permohonan Dukungan Sarana dan Prasana dikirim oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan
• Gladi Bersih dan Pelaksanaan Upacara Bendera pada Peringatan HUT Ke-74 Proklamasi Kemerdekaan RI Tahun ditujukan ke Kepala Biro Tata Usaha
• Permohonan Audiensi Kepada Menteri Sekretaris Negara Guna Menyampaikan Pandangan dan Ggaasan (typo dari sampel data) Mengenai Pembentukan Badan Pemasyarakatan dan Badan Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
• Penjemput Inspektur Upacara Peringatan HUT Ke-74 Proklamasi Kemerdekaan RI Tahun 2019 di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet ditujukan ke Kepala Biro Tata.
• Pemberhentian dari Jabatan Administrator dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dikirim oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia.
• Surat rahasia kepada Presiden dalam amplop tertutup dikirim oleh Badan Intelijen Negara (BIN) untuk RI1.
• "Penunjukan Plh. Deputi Hukum dan PUU Tanggal 2 s.d. 9 Agustus 2019 a.n. Hayu Sihwati, S.H., M.H.", dikirim oleh Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara.

Selain informasi di atas, Bjorka sendiri belum memberikan rincian apakah daftar sample dokumen rahasia Jokowi ini bakal dijual dan berapa harganya.

Liputan6.com sedang menghubungi pihak BIN dan Istana terkait kebocoran daftar sample dokumen rahasia Jokowi ini.

Sebelumnya, akun Bjorka di laman breached.to, memberikan pesan menohok kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Republik Indonesia. Hal ini merupakan kelanjutan dari kasus kebocoran data registrasi SIM card yang terjadi beberapa waktu lalu.

"MY MESSAGE TO INDONESIAN GOVERNMENT: STOP BEING AN IDIOT (Pesan saya ke pemerintah Indonesia: Berhenti menjadi idiot)," tulis Bjorka dalam huruf kapital, seperti dikutip, Rabu (7/9/2022).

Pernyataan ini disampaikan menanggapi permintaan Kominfo ke peretas, untuk tidak melakukan peretasan.

Dalam unggahan tersebut, hacker Bjorka juga menampilkan tangkapan layar judul berita yang sudah diubah ke dalam Bahasa Inggris dari sebuah media online nasional.

Semuel A. Pangerapan, Dirjen Aptika Kominfo dalam konferensi persnya soal kebocoran data registrasi SIM card, memang sempat meminta hacker untuk tidak menyerang data pribadi masyarakat.

Dalam konferensi persnya Senin (5/9/2022), Semuel mengatakan pihak terbesar yang dirugikan dari kebocoran data adalah masyarakat, karena mereka memberikannya untuk memakai sebuah layanan.

"Pertama, jangan sampai serang data pribadi masyarakat. Jangan menyebarkan data masyarakat. Kalau mau mempermalukan jangan sebar data masyarakat dong," kata Semuel, dikutip dari Merdeka.

"Biasanya hacker-hacker pintar, pasti akan mempermalukan yang lain. Kalau bisa jangan nyerang, itu illegal akses dan akan berhadapan dengan hukum," imbuhnya.

Semuel juga mengingatkan, setiap orang yang memperoleh data pribadi secara tidak sah tanpa sepengetahuan pemilik dan pengendali data, maka perbuatan tersebut termasuk dalam unsur pidana.

Kominfo sendiri mengatakan telah melakukan rapat koordinasi dengan sejumlah pihak usai adanya laporan dugaan kebocoran data registrasi kartu SIM Indonesia.

(Ysl/Isk)