Kongres AS Terapkan Aturan Baru untuk Penggunaan ChatGPT di Kantor

Liputan6.com, Jakarta - - Pertumbuhan AI generatif kian pesat dengan implikasinya yang telah diterapkan di berbagai sektor kehidupan. Menanggapi hal ini, Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat (AS) telah memperkenalkan peraturan baru seputar penggunaan chatbot AI populer oleh kantor-kantor kongres. 

Langkah ini menjadi upaya Washington untuk menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh teknologi tersebut, baik di tingkat legislatif maupun pribadi. 

Mengutip informasi dari Gizmochina, Jumat (29/6/2023), Kepala Staf Administrasi DPR, Catherine L. Szpindor, menguraikan pedoman penggunaan ChatGPT melalui memo yang diperoleh Axios. Kini, kantor-kantor hanya diizinkan untuk menggunakan versi berbayar, yakni ChatGPT Plus.

Untuk diketahui, versi berbayar ini menawarkan fitur privasi yang telah disempurnakan. Kemampuan tersebut penting untuk melindungi data DPR AS. 

Selain itu, memo tersebut menetapkan bahwa penggunaan model bahasa besar (LLM) lainnya sama sekali tidak diizinkan.

Lebih lanjut, peraturan Kongres AS menekankan bahwa ChatGPT hanya digunakan untuk tujuan penelitian dan evaluasi, sementara penggabungannya dalam alur kerja reguler tetap dilarang.

Dalam penggunaannya, kantor dihimbau untuk tidak memasukkan data sensitif dan tidak membagikan blok teks yang tidak dipublikasikan dengan chatbot. Pengaturan privasi pun harus diaktifkan untuk memastikan riwayat interaksi tidak disimpan atau digunakan untuk mengembangkan LLM. 

Adapun peraturan ini dijalankan untuk mengatasi implikasi AI yang luas. Regulasi ini disiapkan atas kekhawatiran risiko dan dampak teknologi tersebut terhadap keamanan nasional dan pendidikan. 

Sebuah kelompok senator bipartisan yang dipimpin oleh Pemimpin Mayoritas Senat Chuck Schumer, secara aktif mengerjakan undang-undang seputar AI yang komprehensif.

Secara parallel, anggota parlemen secara individu telah memperkenalkan rancangan undang-undang yang berdiri sendiri untuk berkontribusi pada regulasi final.

Dengan menetapkan pedoman baru ini, Kongres ingin mencapai keseimbangan antara pemanfaatan potensi AI untuk meningkatkan operasi dan memastikan privasi dan perlindungan data. 

Sebagai informasi, sebelumnya Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden, mengumumkan sedang menanti respons publik untuk langkah-langkah akuntabilitas terkait aturan sistem kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Mengutip New York Post, Kamis (13/4/2023), badan dari Departemen Perdagangan, Administrasi Telekomunikasi dan Informasi Nasional (NTIA), memerlukan masukan publik guna pengujian kepercayaan dan keamanan perusahaan AI.

Langkah ini pun diharapkan akan membantu pemerintah memastikan alat AI berfungsi dengan seharusnya sesuai klaim pengembang, tanpa menimbulkan potensi bahaya. 

Kepala NTIA Departemen Perdagangan, Alan Davidson, menyatakan bahwa keamanan sistem AI yang dapat dipercaya penting untuk mencapai manfaat sepenuhnya. 

“Sistem AI yang bertanggung jawab dapat membawa manfaat yang sangat besar, tetapi hanya jika kita mengatasi potensi konsekuensi dan kerugiannya,” ungkap Davidson. 

Ketika ditanya tentang ancaman yang ditimbulkan teknologi ini, Presiden Joe Biden mengatakan bahwa potensi AI yang dapat membahayakan publik masih harus ditinjau.

Tak hanya di Amerika, risiko yang ditimbulkan AI juga menarik perhatian regulator di China. Sebuah badan pengawas utama, Cyberspace Administration of China, meluncurkan rancangan pedoman untuk mengatur sistem “AI generatif”.

Selain melakukan tinjauan keamanan layanan, badan tersebut juga akan memastikan bahwa perusahaan pengembang alat AI bertanggung jawab atas keakuratan konten mereka. Menurut Bloomberg, perusahaan juga dituntut untuk transparan tentang kumpulan data yang digunakan untuk melatih alat semacam ini.

Seiring dengan berkembangnya topik tentang regulasi AI, sangat penting untuk menemukan titik temu antara inovasi dan akuntabilitas, serta mendorong lanskap AI yang bertanggung jawab dan digunakan dengan etika.