Kementerian Kominfo Hadirkan E-Book Panduan Mudik Lebaran 2024

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Kominfo (Komunikasi dan Informatika) mengumumkan telah merilis informasi sekaligus panduan mudik melalui buku elektronik (e-book) yang diberi nama Mudikpedia. E-book ini hadir untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin mudik pada masa Lebaran 2024.

Menurut Dirjen IKP Kementerian Kominfo Usman Kansong, buku elektronik ini melanjutkan kerja tim komunikasi publik yang sudah dilakukan tahun-tahun sebelumnya.

"Hal ini untuk memberikan panduan pada masyarakat yang akan mudik. Semua informasi yang dibutuhkan telah dirangkum dalam booklet ini," tutur Usman dalam siaran pers yang diterima, Kamis (28/3/2024).

Disebutkan, informasi dan panduan dalam buku elektronik ini makin penting karena diprediksi jumlah pemudik pada tahun ini akan melonjak dibandingkan tahun sebelumnya. Kementerian Perhubungan memperkirakan pergerakan masyarakat selama periode Lebaran 2024 bisa mencapai 193,6 juta orang.

Kehadiran Mudikpedia, menurut Usman Kansong, menjadi salah satu upaya pemerintah mewujudkan 'Mudik Ceria, Penuh Makna', sesuai dengan slogan angkutan Lebaran 2024.

"Penjelasan dalam buku elektronik ini lengkap, sehingga mereka bisa menentukan, misalnya kapan dan melalui jalur mana saat mudik," tutur Usman.

Nantinya, masyarakat bisa memanfaatkan buku elektronik ini untuk memantau lokasi yang berpotensi terjadi kepadatan, rest area, pom bensin terdekat, rumah makan, serta posko kesehatan sepanjang jalur mudik Lebaran. 

Sebagai informasi, Mudikpedia memiliki konsep living document dengan konten yang akan diperbarui terus menerus.

Dalam buku itu, masyarakat juga bisa memantau lalu lintas secara langsung lewat CCTV di beberapa lokasi seperti Bandung, Jawa Timur, jalan tol PBJT PU, dan pelabuhan Tanjung Priok.

Tidak hanya itu, Mudikpedia juga menyediakan informasi dan cara pendaftaran mudik gratis, hingga pemesanan tiket kereta api dan kapal feri. Informasi soal tarif tol, prakiraan cuaca dari BMKG, posko THR 2024, dan penukaran uang dari BI juga disediakan.

Bagi pemudik yang menggunakan kendaraan listrik, Mudikpedia pun menyediakan informasi keberadaan SPKLU (Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum).

Informasi seputar angkutan umum, termasuk kelaikan bus juga dihadirkan di buku elektronik ini.

Sebelumnya, Kementerian Kominfo (Komunikasi dan Informatika) mengumumkan telah menjalin kerja sama dengan Microsoft Indonesia.

Kolaborasi ini dilakukan untuk meningkatkan Sinergi Penguatan Implementasi Teknologi Informasi dan Transformasi Digital di Sektor Pemerintahan.

Menkominfo Budi Arie Setiadi menekankan arti penting kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam mewujudkan transformasi digital nasional.

Kolaborasi ini ditandai penandatangan nota kesepahaman antara Kementerian Kominfo dan Microsoft.

"Pemerintah Indonesia meyakini kolaborasi multistakeholders sangatlah dibutuhkan, termasuk melalui kerja sama antara pemerintah dan sektor privat," tutur Menkominfo dalam siaran pers yang diterima, Kamis (14/3/2024).

Budi Arie lebih lanjut menuturkan, model kerja sama pemerintah dan swasta akan memungkinkan kolaborasi keahlian, sumber daya, dan inovasi teknologi terkini dalam mengimplementasikan kebijakan di sektor digital.

"Selain itu, para pelaku industri juga mendapatkan peluang untuk membuka bisnis baru, meningkatkan akses pasar, dan memperluas jangkauan layanan,” tuturnya.

Menkominfo meyakini hubungan timbal balik antara pemerintah dengan pelaku industri dapat mendorong ruang kebijakan digital untuk mengakomodasi laju inovasi, pertumbuhan ekonomi, serta kebermanfaatan bagi semua pihak.

Budi Arie juga mengapresiasi Microsoft Indonesia yang menunjukkan komitmen kolaborasi untuk mendukung transformasi digital, sekaligus mendorong transfer pengetahuan lewat kerja sama yang dilakukan.

Terkait kerja sama ini, Presiden Direktur Microsoft Indonesia Dharma berharap bisa memicu inovasi baru. Karenanya, ia mengharapkan kolaborasi ini bisa menciptakan dampak nyata bagi masyarakat.

"Kami harapkan langkah kita hari ini dalam penandatanganan nota kesepahaman bisa men-trigger, bisa memicu inovasi-inovasi yang baru," tuturnya.

Kolaborasi antara Kementerian Kominfo dan Microsoft ini mencakup pengembangan sumber daya manusia bidang digital, penguatan infrastruktur dan digitalisasi pemerintah.

Selain itu, kolaborasi ini juga membahas soal penguatan tata kelola kecerdasan artifisial yang bertanggung jawab, penguatan implementasi dan praktik perlindungan data pribadi, serta bidang lainnya.