Kopi Pagi: Tunjangan Kerja DPR

Liputan6.com, Jakarta - Mahal adalah kata yang menggambarkan penurunan daya beli masyarakat akhir-akhir ini. Kesulitan ekonomi memang tengah menerpa negeri.

Naiknya jumlah pekerja yang di PHK seolah mengiringi semakin lemahnya nilai mata uang kita dibanding mata uang negara besar di dunia seperti dolar Amerika Serikat.

Inflasi di atas kertas memang 4,4 persen namun kenyataan di lapangan, data BPS menyebutkan harga kebutuhan pokok misalnya beras, hingga Maret naik 14,48 persen yakni menjadi Rp 13.900 per kg.

Kesulitan ekonomi masyarakat mencukupi kebutuhan dasar membuat jumlah orang miskin bertambah. Setahun terakhir penambahan penduduk miskin mencapai 860.000 orang dengan total 28,59 juta jiwa di seluruh Indonesia.

Jumlah yang sepertinya tak banyak mengusik para wakil rakyat dan pemerintah untuk memperbaiki keadaan. Mereka justru mengusulkan kenaikan tunjangan untuk dirinya sendiri dan juga kenaikan gaji bagi pejabat pemerintahan.

Memang awalnya ada yang menolak usulan ini, namun pada akhirnya semua fraksi menyetujui usulan yang diajukan pada Maret lalu itu.

Meski tak mengabulkan sebanyak permintaan DPR, pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengeluarkan SK Menteri Nomor 520/MK.02/2015 pada Juli lalu.

Tunjangan yang naik antara lain tunjangan kehormatan dan tunjangan komunikasi intensif, yang naik dalam kisaran 1 hingga Rp 2,5 juta.

Tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran juga naik. Bantuan langganan listrik dan telepon naik dari Rp 5,5 juta menjadi Rp 7,7 juta.

Meski total kenaikan mencapai Rp 11 juta, namun pimpinan DPR menganggap kenaikan tunjangan DPR yang disetujui pemerintah ini masih kurang. Terlebih karena sudah 2 periode atau 10 tahun, tunjangan para wakil rakyat tidak naik.

Tetapi hal ini dibantah oleh pemerhati anggaran DPR dan pemerintah.

Tak hanya kontroversi kenaikan tunjangan. Sebelumnya kunjungan pimpinan dan anggota DPR ke Amerika Serikat juga sempat menuai kontroversi.

Karena selain diduga menelan anggaran sedikitnya Rp 2,4 miliar, dalam kunjungan tersebut Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon juga menghadiri konferensi pers bakal calon Presiden AS Donald Trump dan berfoto selfie.

Belum lagi kalau melihat kinerja anggota DPR selama 10 bulan setelah dilantik. DPR baru mengesahkan 3 undang-undang itu pun warisan dari periode sebelumnya yang belum selesai.

Padahal salah satu fungsi DPR adalah membuat undang-undang dan untuk tahun ini ada 39 undang-undang yang menjadi prioritas. Namun belum ada satu pun yang sudah disahkan.

Saksikan rangkuman Kopi Pagi (Komentar Pilihan Liputan 6 Pagi) selengkapnya yang ditayangkan Liputan 6 Pagi SCTV, Minggu (20/9/2015), di bawah ini. (Nda/Rmn)