Apa Saja Permintaan Pengusaha kepada Presiden Baru?

Liputan6.com, Jakarta - Pesta demokrasi lima tahunan akan melahirkan Presiden dan pemerintahan baru yang diharapkan dapat mendukung iklim usaha di Tanah Air. Lalu apa saja permintaan pelaku usaha bagi pemimpin Indonesia ke depan?

Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) Persero, Ismed Hasan Putro mengungkapkan, pada 1960-an pendapatan per kapita Indonesia pernah mengalahkan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) sebesar US$ 100 atau setara dengan Malaysia dan Korea Selatan. Sedangkan pendapatan per kapita RRT di bawah US$ 50.

Kondisi ini berubah di tahun 2000 dengan pendapatan per kapita Taiwan sudah US$ 23 ribu, Korea Selatan US$ 20 ribu, Malaysia US$ 6.500, dan Indonesia US$ 3.500.

"Makanya siapapun Presidennya, saya harapkan, pendapatan per kapita Indonesia pada 2019 minimal US$ 5.000," ujar Ismed di acara Pemilu di Mata Dunia Usaha, Jakarta, Minggu (23/3/2014).

Ismed menyebut, pemerintahan baru dengan siapapun Presidennya dapat mengatasi empat persoalan besar yang cukup mengganggu iklim usaha di Tanah Air.

Pertama, lanjutnya, persoalan utang luar negeri yang sudah mencapai lebih dari Rp 2.000 triliun. Permasalahan kedua, subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang menembus lebih dari Rp 300 triliun serta ketiga, impor pangan dengan nilai lebih dari Rp 300 triliun.

"Paling krusial adalah mengurangi jurang kemiskinan dan kekayaan yang sudah terlampau besar. Misalnya banyak orang kaya di Menteng, tapi banyak orang miskin di Banten. Padahal Banten dan Menteng jaraknya dua jam saja," papar dia.

Persoalan kesenjangan, tambah Ismed, seyogyanya dapat menjadi agenda besar untuk partai politik dan Presiden ke depan.

"Kita juga harus berusaha menagih janji kepada elit politik. Saya juga minta kepada mereka untuk jangan janji-janji ke dunia usaha kalau tidak bisa merealisasikannya," tutur Ismed.

Dalam kesempatan yang sama, Chairman & Presiden Sahid Group, Sukamdani Sahid Gitosardjono berharap agar pemerintahan baru dapat mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) dengan meningkatkan anggaran pendidikan dalam APBN.

"Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) bukan saja bersaing dalam komoditas tapi juga manusianya. Jadi pemerintah harus menganggarkan dana pendidikan lebih dari 20% dalam APBN supaya SDM kita bisa unggul, berbudaya dan bersaing dengan negara lain," terangnya.

Sementara Pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) bidang ritel, Susanto meminta kepada pemerintahan baru untuk mengeluarkan kebijakan yang dapat mendukung usaha ritel. Selain itu, dia menuntut pemerintah meningkatkan porsi pelaku UKM dan koperasi di Indonesia.

"Jangan sampai impor barang -barang ritel dari luar negeri membunuh pengusaha domestik. Seperti kampanyenya Tony Abbot Perdana Menteri Australia yang menekankan hal itu," tukas dia.