Bappenas Sodorkan Dua Skenario BBM Subsidi ke Presiden Baru

Bappenas berencana menyodorkan dua skema bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi kepada pemerintah periode mendatang.

oleh Fiki Ariyanti diperbarui 30 Apr 2014, 12:52 WIB
Diterbitkan 30 Apr 2014, 12:52 WIB
foto-bbm-8-130622a.jpg
Masyarakat mulai memenuhi SPBU. (Liputan6.com/Andrian M Tunay)

Liputan6.com, Jakarta - Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) berencana menyodorkan dua skema bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi kepada pemerintah periode mendatang. Skenario tersebut adalah subsidi tetap dan kenaikan harga berkala.

Direktur Divisi Energi, Sumber Daya Alam dan Pertambangan Bappenas, Monty Girianna mengungkapkan, pengurangan subsidi BBM wajib dilakukan pemerintah sebagai bagian dari reformasi keuangan.  Menurutnya, harga BBM subsidi perlu disempurnakan agar menyehatkan fiskal Indonesia ke depan.

"Kami punya usul subsidi tetap karena kebijakan ini sangat bagus dari segi bujet Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tapi kelemahannya kalau harga minyak internasional dan impor BBM tinggi, opsi itu nggak akan baik," ungkapnya di Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2014 di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (30/4/2014)

Melihat hal ini, kata Monty, pihaknya juga mengkaji opsi lain dengan menaikkan harga BBM subsidi secara berkala. "Misalnya saja kenaikan harganya Rp 500 per enam bulan sebab opsi ini akan bagus meski volatilitas harga minyak sedang tinggi sekalipun," terangnya.

Dia mengaku, kedua opsi tersebut bakal diajukan kepada Presiden baru. Pasalnya, rencana ini masuk dalam RPJMN lima tahun mendatang. "Kami akan ajukan ke Presiden baru opsi subsidi tetap dan kenaikan harga berkala," ujarnya.

Saat ini, tambah Monty, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan tengah mengkaji dua opsi tersebut mengenai dampaknya terhadap anggaran subsidi BBM.

"Lagi dikaji oleh BKF. Yang pasti dampak ke anggaran subsidi tidak akan sebesar sekarang atau tidak sampai Rp 300 triliun. BKF lagi itung-tung implikasinya terhadap inflasi dan lainnya," tutup Monty. (Fik/Ndw)

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya