Wamentan Sebut Program 25 Bendungan Jokowi Masih Normatif

Pembangunan bendungan tersebut seharusnya diarahkan ke daerah-daerah di luar Jawa.

oleh Fiki Ariyanti diperbarui 24 Jun 2014, 20:18 WIB
Diterbitkan 24 Jun 2014, 20:18 WIB
Waduk Cirata
Waduk Cirata di perbatasan Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Cianjur. (Rosa Panggabean/Antara)

Liputan6.com, Jakarta - Rencana calon presiden (capres) Joko Widodo membangun 25 bendungan dalam lima tahun untuk sektor pertanian ditanggapi oleh Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) masih sebatas wacana normatif. Sebab paparan tersebut belum jelas mengenai ukuran dari bendungan itu.

Wamentan Rusman Heriawan menilai pembangunan bendungan raksasa seperti Waduk Jatiluhur tentu akan sulit direalisasikan dalam kurun waktu lima tahun.

"Jadi realistis atau tidak selama lima tahun, tergantung dari ukuran bendungan. Kalau kayak Jatiluhur tidak mungkin, terbukti tidak banyak bendungan raksasa sekarang ini bisa dibangun. Sangat berat," terang dia di kantor Kemendag, Jakarta, Selasa (24/6/2014).

Lebih jauh kata Rusman, bendungan berukuran kecil lebih realistis untuk dibangun asalkan ada sumber air. Saat ini, bendungan terdiri dari yang berukuran 10 ribu hektare (ha), 25 ribu ha dan 100 ribu ha. Paling besar seluas 100 ribu ha.

Dia mengaku, pembangunan bendungan tersebut seharusnya diarahkan ke daerah-daerah di luar Jawa. "Contohnya di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara yang baru mempunyai bendungan sedikit. Sementara di Jawa lebih krusial untuk merevitalisasi bendungan," tandas Rusman.

Senada, Pengamat Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Hermanto Siregar mengatakan, rencana Jokowi membangun 25 bendungan dalam waktu lima tahun akan sulit untuk direalisasikan.

"Membangun bendungan tidak seperti bangun gedung," ujarnya.

Menurut dia, membangun sebuah bendungan bukan hal yang mudah karena memiliki kompleksitas yang tinggi. Ini karena bukan hanya bendungannya saja yang harus dibangun tetapi infrastruktur penunjang bendungan juga harus dibangun.

Inilah alasannya mengapa setelah pemerintahan orde baru, hampir tidak ada bendungan yang dibangun di Indonesia. "Memang tergantung dari ukurannya tetapi biasanya tempat-tempat yang potensial untuk dibangun bendungan itu sudah ada masyarakatnya dan pembebasan lahan dinegara ini amat sangat tidak mudah," kata dia.

Dia mencontohkan, proyek waduk Jatigede yang sejak 24 tahun lalu direncanakan, hingga saat ini belum juga terselesaikan. "Di sana sudah sempat ada pembebasan kemudian terhenti. Dan sekarang masyarakat sudah masuk lagi ke sana. Nanti kalau jadi dibangun harus dibebaskan lagi," lanjutnya. (Fik/Ndw)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya