Gibran Minta Hapus Penerimaan Siswa Sistem Zonasi, Solusi Atau Masalah Baru?

RI Kalah Lawan Newmont, Biaya Arbitrase Jatuh ke Jokowi

Pemerintahan baru Joko Widodo dan Jusuf Kalla akan menghadapi sejumlah kasus arbitrase di world trade organization (WTO).

oleh Fiki Ariyanti diperbarui 29 Jul 2014, 18:50 WIB

Diterbitkan 29 Jul 2014, 18:50 WIB

Jokowi dan JK (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Ekonom Standard Chartered, Fauzi Ichsan mengkhawatirkan perlawanan pemerintah Indonesia terhadap gugatan arbitrase PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT). Pasalnya jika kalah, maka biaya arbitrase yang cukup mahal akan dibebankan pada pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"Yang dikhawatirkan kalau Indonesia kalah, seperti arbitrase lawan Newmont, maka biayanya jatuh ke tangan Jokowi. Kalah arbitrase di WTO soal impor produk hortikultura, dan sebagainya," ujar Fauzi di Jakarta, Selasa (29/7/2014).

Dia mengaku, ada beberapa kasus arbitrase yang sedang dihadapi Indonesia saat ini. Dan keputusannya akan melibatkan pemerintahan Jokowi.

"Sekarang saja Indonesia digugat Amerika Serikat dan New Zealand di WTO. Jadi sangat penting bagi pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono untuk berkonsultasi dulu dengan tim ekonomi Jokowi supaya memastikan risiko yang dihadapi pemerintahan Jokowi nggak terlalu besar," tukas Fauzi.

Seperti diketahui, pemerintah Indonesia sedang menyiapkan jawaban gugatan arbitrase Newmont. Bahkan jika tak menarik gugatan tersebut, pemerintah mengancam akan menggugat balik perusahaan tambang tersebut.

Newmont Nusa Tenggara dan pemegang saham mayoritasnya, Nusa Tenggara Partnership B.V. (NTPBV), suatu badan usaha yang terdaftar di Belanda, mengajukan gugatan arbitrase internasional terhadap Pemerintah Indonesia terkait larangan ekspor yang diterapkan di Tanah Air.

Dalam gugatan arbitrase yang diajukan kepada the International Center for the Settlement of Investment Disputes, Newmont dan NTPBV menyatakan maksudnya untuk memperoleh putusan sela yang mengizinkan untuk dapat melakukan ekspor konsentrat tembaga agar kegiatan tambang Batu Hijau dapat dioperasikan kembali. (Fik/Ahm)