Tiga Modal Jokowi Benahi Sektor Kelautan RI

Liputan6.com, Jakarta - Joko Widodo (Jokowi) telah resmi menjadi presiden RI periode 2014-2019 melalui pelantikan yang dilakukan hari ini di Gedung MPR/DPR. Usai mengucapkan sumpah pengangkatan, Jokowi sempat memberikan pidato dihadapan tamu undangan, pada salah satu bagian pidatonya berisi soal sektor maritim.

Ketua Dewan Pembina Kesatuan Nelayan Tradisonal Indonesia (KNTI) Riza Damanik mengatakan pidato pelantikan Jokowi diantaranya menegaskan Indonesia pernah jaya di laut, dan hanya akan dapat kembali jaya bila membenahi adab kelautannya. Lantaran itu, menurut Riza, ada 3 modal untuk membenahi adab kelautan Indonesia. Pertama yaitu soal kesadaran paradigmatik.

"Kita patut bersyukur Pak Jokowi memiliki modal ini. Setidaknya tersaji pada tiap gagasannya membenahi Indonesia, termasuk pidato pelantikannya," ujar Riza di Jakarta, Senin (20/10/2014).

Kedua, dukungan instrumen negara, khususnya dari legislatif dan yudikatif terkait dengan pembiayaan, pengawasan, dan regulasi memadai guna operasionalisasi kesadaran paradigmatik kelautan tadi ke dalam program pembangunan.

Ketiga, guna memastikan agenda berjalan paripurna dan terwujud, maka dibutuhkan kesadaran kolektif bangsa.

"Penguatan organisasi rakyat nelayan, baik laki-laki dan perempuan terdidik, berbudaya, dan terorganisir mutlak dibutuhkan menyelamatkan peradaban bangsa," lanjutnya.

Menurut Riza, agenda 5 tahun ke depan Jokowi dalam sektor kelautan dapat dimulai dengan operasionalisasi konektivitas maritim.

Alasannya, karena bagi negara kepulauan sebesar Indonesia, konektivitas laut menjadi urat nadi interaksi sosial, ekonomi, politik dan penyerbukan budaya antarpulau.

"Ini pada akhirnya akan memperkuat daya lenting bangsa Indonesia terhadap dampak buruk globalisasi seperti liberalisasi investasi dan perdagangan, termasuk tantangan domestik berupa ketimpangan pembangunan dan kemiskinan," kata dia.

Riza mengungkapkan, secara lebih operasional pondasi konektivitas tersebut dapat diwujudkan melalui empat hal, yaitu pembenahan fungsi  kepelabuhanan, perkuat strategi kedaulatan dan diversifikasi pangan melalui perlindungan nelayan dan petani, optimalisasi peran usaha galangan kapal dalam negeri, serta penguatan kelembagaan riset dan teknologi kelautan.

"Dengan demikian, kesejahteraan nelayan tidak lagi hanya menjadi indikator keberhasilan Pemerintahan Pak Jokowi kelak, juga telah menjadi kunci mengatasi kemiskinan, kelaparan dan tegaknya kedaulatan kepulauan Indonesia," tandasnya. (Dny/Ahm)