Trump Keluarkan Perintah Eksekutif: Bahasa Inggris Jadi Bahasa Resmi AS

Liputan6.com, Washington D.C - Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang menetapkan bahasa Inggris sebagai bahasa resmi AS. Ini merupakan penetapan pertama dalam sejarah negara tersebut.

Perintah yang ditandatangani Trump pada Sabtu (1/3/2025) membatalkan kebijakan yang dikeluarkan oleh mantan Presiden Bill Clinton yang mengharuskan lembaga untuk menyediakan program bantuan bagi orang-orang dengan kemampuan bahasa Inggris terbatas, menurut lembar fakta Gedung Putih.

Perintah tersebut memungkinkan lembaga untuk secara sukarela mempertahankan sistem dukungan tersebut, dikutip dari NPR, Senin (3/3).

"Bahasa yang ditetapkan secara nasional merupakan inti dari masyarakat yang bersatu dan kohesif, dan Amerika Serikat diperkuat oleh warga negara yang dapat dengan bebas bertukar ide dalam satu bahasa bersama," demikian bunyi perintah tersebut.

Bahasa Inggris sudah menjadi bahasa resmi di lebih dari 30 negara bagian, tetapi perintah eksekutif Trump muncul pada saat jumlah orang di Amerika Serikat yang berbicara bahasa selain bahasa Inggris terus bertambah.

Sekitar satu dari 10 orang kini berbicara bahasa selain bahasa Inggris, lebih dari tiga kali lipat jumlahnya dibandingkan tahun 1980, menurut data Sensus AS tahun 2022.

Perintah Trump menggemakan janji kampanye yang sudah lama dan merupakan langkah yang menurut Gedung Putih akan "mempromosikan persatuan, menumbuhkan budaya AS bersama bagi semua warga negara, memastikan konsistensi dalam operasi pemerintah, dan menciptakan jalur menuju keterlibatan sipil."

Pada saat yang sama, beberapa organisasi advokasi mengatakan bahwa perintah tersebut akan merugikan komunitas imigran dan mereka yang mencari bantuan untuk belajar bahasa Inggris.

Roman Palomares, yang mengepalai Liga Warga Amerika Latin Bersatu, mengkritik langkah pemerintahan Trump dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan sebelum penandatanganan resmi perintah tersebut.

"Para Bapak Pendiri kita mengabadikan kebebasan berbicara dalam Amandemen Pertama tanpa membatasinya pada satu bahasa. Mereka membayangkan sebuah negara di mana keberagaman pemikiran, budaya, dan ekspresi akan menjadi kekuatan terbesarnya," kata Palomares.

"Menetapkan bahasa Inggris sebagai satu-satunya bahasa resmi secara langsung bertentangan dengan visi tersebut," tambahnya.

"AS berkembang pesat ketika kita merangkul inklusivitas, bukan ketika kita membungkam suara jutaan orang yang berkontribusi pada keberhasilannya."