Kadin Minta Subsidi BBM Dialihkan untuk Pertanian

Seiringan berkurangnya minyak bumi Indonesia, maka kebijakan subsidi ini harus benar-benar dialokasikan kepada sektor-sektor yang produktif.

oleh Septian Deny diperbarui 22 Jan 2015, 17:35 WIB
Diterbitkan 22 Jan 2015, 17:35 WIB
Petani mengangkut jagung hasil panen di Galesong, Takalar, Sulsel. Penen jagung Sulsel hingga oktober mencapai 1,3 juta ton dari target 1,5 juta ton untuk tahun 2009.(Antara)

Liputan6.com, Jakarta - Pengusaha menilai pemerintah telah melakukan langkah yang benar dengan menghapuskan subsidi BBM jenis premium dan menetapkan subsidi tetap bagi solar.

Namun, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Suryo Bambang Sulisto meminta pemerintah untuk mengalihkan anggaran subsidi tersebut kepada sektor yang lebih tepat, seperti untuk pengembangan komoditas pangan yang masih diimpor hingga saat ini seperti gula dan jagung dan lain-lain.

"Misalnya kita masih impor gula, jagung. Kita kan punya lahan yang luas, apa susahnya menanam tebu, menanam jagung," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (22/1/2015).

Menurutnya, dari pada anggaran subsidi tersebut dialokasi untuk sektor yang tidak produksi seperti BBM, lebih baik anggaran tersebut digunakan untuk mendorong para petani agar kembali bergairah menanam tebu, jagung, dan produk pangan lain.

"Dari pada subsidi BBM itu tidak jelas, lebih baik diberikan kepada siapa yang mau menanam jagung atau gula," lanjutnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua Lembaga Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Ekonomi (LP3E) Kadin Indonesia, Didik J Rachbini. Menurutnya, subsidi untuk BBM itu merupakan kebijakan dimasa lalu ketika Indonesia masih masih mempunyai cadangan minyak bumi yang besar.

Namun seiringan berkurangnya minyak bumi Indonesia, maka kebijakan subsidi ini harus benar-benar dialokasikan kepada sektor-sektor yang produktif untuk kepentingan jangka panjang.

"Sebenarnya BBM yang disubsidi itu kebijakan dimasa lalu karena kita punya produksi banyak, tidak habis dikonsumsi. Sekarang tidak bisa lagi, karena BBM yang dipakai itu impor dari luar sebab produksi kita tidak cukup. Jadi sebaik-baik subsidi bukan kepada BBM, tetapi langsung kepada orangnya. Serahkan kepada masyarakat," tandas dia. (Dny/Gdn)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya