Komentar Rizal Ramli Soal Kebijakan BBM Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Mantan Menteri Koordinator Perekonomian Rizal Ramli mengungkapkan bahwa kepopuleran Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak terelakkan. Namun, ia terkejut kemerosotan itu terjadi dalam kurun 3 bulan, padahal diprediksi kemerosotan baru terjadi dalam waktu 1 tahun.

Rizal Ramli menuturkan, kemerosotan ini terjadi karena kebijakan ekonomi yang diputuskan Jokowi. "Saya sudah prediksi politik ekonomi di depan, kami prediksi memang akan merosot dalam 1 tahun, baru melesat. Nah, tapi ini baru 3 bulan sudah merosot sekali. Kenapa? Kebijakan ekonomi yang diambil Jokowi menyengsarakan," ungkap Rizal Ramli, dalam diskusi 'Benarkah Jokowi Boneka Megawati?', di Jakarta, Rabu (4/2/2015).

"Premium naik, tapi Pertamax tidak naik, listrik naik, kereta naik. Jadi timbul pertanyaan, ini bertentangan dengan yang dikampanyekan sebagai Trisakti," tambahnya.

Menteri di era Presiden Gus Dur itu melanjutkan, di bidang perekonomian, para menteri Jokowi kerap menaikkan harga seenaknya.  "Menterinya hanya bisa naikkan harga. Banyak cara menurunkan biaya. Kalau jadi pejabat cuma bisa naikkan harga, tak perlu sekolah tinggi," tuturnya.

Selain itu, Rizal Ramli menyoroti soal penamaan Kabinet Kerja. Ia menilai seharusnya namanya adalah Kabinet Trisakti. Sebab, penggunaan diksi 'kerja' mengingatkan zaman penjajahan.

"Saya senang saat Jokowi kampanye Trisakti. Tapi tiba-tiba saat pengumuman jadi Kabinet Kerja. Dalam tanam paksa Belanda dan Jepang itu tagline itu kerja, kerja dan kerja. Hasilnya itu Belanda dan Jepang yang dapat. Tidak ada keberpihakan pada rakyat," tandas Rizal Ramli.

Namun  apa yang diungkapkan oleh Rizal Ramli tersebut bertolak belakang dengan International Monetary Fund (IMF).  Lembaga donor tingkat dunia tersebut berpendapat bahwa langkah pemerintah menaikkan harga BBM memberikan ruang bagi anggaran Pemerintah.

Ruang anggaran tersebut menyediakan jaring pengaman dalam jangka pendek kepada kelompok masyarakat yang lebih rentan dan mendukung rencana untuk membangun infrastruktur. "Kebijakan moneter terus menjangkar kuat ekspektasi inflasi.

"Langkah tersebut akan membantu penyempitan defisit transaksi berjalan, dengan catatan didukung oleh posisi fiskal yang berhati-hati dan percepatan reformasi struktural,” sebut Pimpinan Tim IMF yang berkunjung ke Indonesia pada 3-17 Desember 2014, David Cowen.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Lembaga pemeringkat Fitch Ratings. Direktur Asia-Pacific Sovereigns Team Fitch Ratings, Thomas Rookmaaker menyebutkan, kenaikan harga BBM merupakan sinyal komitmen pemerintah untuk melakukan perbaikan ekonomi. "Kenaikan harga BBM akan menyebabkan pemerintah memiliki ruang fiskal yang bisa dipakai untuk belanja modal." kata Rookmaaker.

Sedangkan Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro menjelaskan, dengan kenaikan harga BBM, pemerintah akan mendapat tambahan dana kurang lebih Rp 200 triliun yang bisa digunakan membangun proyek-proyek infrastruktur seperti pelabuhan, bandara dan juga jalan.

(Silvanus Alvin/Gdn)