Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk lebih banyak berkantor di Istana Bogor dibanding di Istana Merdeka, Jakarta, mulai Senin (16/2/2015) kemarin.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Pemberdayaan Daerah Natsir Mansyur tidak mempermasalahkan keputusan Presiden Jokowi dalam memilih lokasi kantor.
"Kalau mau berkantor di Bogor itu haknya dia (Presiden Jokowi). Sepanjang tidak menghambat dunia usaha, mempercepat jalannya dunia usaha, kami dukung saja," ujarnya di Jakarta, Selasa (17/2/2015).
Menurut dia, bagi dunia usaha yang terpenting adalah perpindahan kantor ini tidak mengganggu koordinasi antara Presiden dengan bawahannya.
"Kan bagi dunia usaha kami mau cepat. Mau berkantor di manapun selama itu cepat, birokrasi berjalan baik, tidak berbelit-belit. Itu yang diinginkan," lanjutnya.
Natsir juga menekankan agar perpindahan kantor ini tidak menganggu investasi yang mau masuk ke Indonesia. Pasalnya, tidak sedikit investasi yang masuk setelah melakukan pertemuan dengan pemerintah termasuk dengan Presiden.
"Banyak investasi yang mau jalan, kalau berkantor di Bogor lebih efektif ya silahkan, tetapi kalau tidak jalan ya buat apa. Kalau koordinasinya jadi sulit itu kan jadi urusan Presiden," tandasnya. (Dny/Ndw)