Pengusaha Bingung Pelabuhan Cilamaya Digeser

Liputan6.com, Jakarta - Pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menganggap aneh keputusan pemerintah untuk menggeser lokasi pembangunan pelabuhan Cilamaya, Jawa Barat ke sisi Timur, antara Subang atau Indramayu. Sehingga memunculkan persepsi bahwa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) ingin mengganti kebijakan dari pemerintah sebelumnya.

Ketua Umum APindo, Hariyadi B. Sukamdani mengatakan, rencana pergeseran pembangunan pelabuhan yang membutuhkan dana investasi sebesar Rp 34,5 triliun ini dipastikan akan mengakibatkan realisasi mundur. Pasalnya, pemerintah perlu melakukan studi tambahan memindahkan lokasi pelabuhan.

"Butuh pembicaraan lagi, bikin studi lagi, mindahin tempat ini akan butuh waktu lama. Versinya pemerintah harus dipindahkan karena mengganggu kegiatan Pertamina, menurut saya ini aneh saja. Pembicaraan kok baru sekarang, sedangkan proyeknya sudah sekian tahun, kenapa tidak dari awal," kata dia saat berbincang dengan wartawan di kantor Kemendag, Jakarta, Senin (13/4/2015).

‎Akhirnya, sambung Hariyadi, terjadi pemindahan ketika megaproyek untuk para investor Jepang ini menjelang eksekusi atau pembangunan. Dia menuding, pemerintah kurang konsisten dan serius dalam menjalankan kebijakan.

"Menurut saya ini perlu konsistensi. Kalau dari awal sudah bermasalah, dari dulu jangan ngomong Cilamaya. Ini kan istilahnya ganti pemerintahan, ganti kebijakan. Ini akan terjadi penumpukan hingga 2025, yang mereka sudah hitung semua. Perlu konsistensi dan keseriusan ‎pemerintah, tidak seperti ini. Tidak kebayang kalau ini bakal berubah lagi," keluhnya.

‎Seperti diberitakan sebelumnya, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas memastikan kajian rencana pembangunan pelabuhan Cilamaya, Jawa Barat kurang lengkap sehingga terpaksa harus digeser ke Timur Cilamaya. Padahal kajian tersebut berlangsung di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). 

"Kajian pelabuhan Cilamaya kemarin belum lengkap, tidak memasukkan hal penting, seperti ada 200 anjungan dan sumur minyak gas (migas). Lalu diputuskan tidak mungkin dibangun di Cilamaya," tegas Menteri PPN/Kepala Bappenas, Andrinof A Chaniago.

Sebagai alternatif atau pengganti, lanjutnya, pembangunan pelabuhan bergeser ke arah Timur antara Subang ke Indramayu, bukan Barat seperti Bekasi. Namun penentuan lokasi pelabuhan tersebut harus menunggu kajian tambahan.

"Ini sifatnya kajian tambahan, bukan kajian ulang dari yang sebelumnya. Jadi nanti akan dilihat kebutuhannya, karakter lokasinya," papar dia. 

Dijelaskannya, kajian ini akan melibatkan pihak swasta termasuk pembangunannya. Pemerintah, sambung Andrinof, mungkin saja ikut menanamkan modalnya ke proyek ini. "Nanti kita lihat mana yang lebih menguntungkan. Kalau bisa swasta kan enak, pemerintah enggak perlu keluar uang," terang Andrinof. 

Dia mengaku, kajian tambahan penentuan lokasi pelabuhan pengganti Cilamaya memakan waktu sekira 6 bulan. Itu artinya kajian harus selesai pada tahun ini. "Kajian itu untuk menentukan lokasi persis pelabuhan sebagai bagian dari proses pembangunan," kata Andrinof. (Fik/Gdn)