Proyek Listrik 35 Ribu MW Perlu Tim Pengawas

Tim khusus tersebut diperlukan untuk menyelesaikan masalah lokal dan membantu perizinan dan memfasilitasi pengadaan lahan.

oleh Ilyas Istianur Praditya diperbarui 30 Apr 2015, 19:13 WIB
Diterbitkan 30 Apr 2015, 19:13 WIB
2016, Krisis Listrik Ancam Jawa-Bali
Pertambahan kebutuhan listrik di pulau Jawa yang cukup pesat, tidak dapat diimbangi pembangunan infrastruktur pembangkit oleh PLN. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) menargetkan mampu menambah pasokan listrik untuk Indonesia mencapai 35 ribu Mega Watt (MW) dalam lima tahun ke depan.

Pengamat Energi dari Energi Watch Indonesia, Ferdinand Hutahaen mengungkapkan rencana prestisius Presiden Jokowi yang ingin membangun pembangkit listrik hingga 35 GW atau 35.000 MW butuh perhatian serius.

"Presiden harus membentuk tim khusus monitoring pelaksanaan pembangunan proyek listrik 35 GW supaya tidak menjadi lelucon semata," kata dia di Jakarta, Kamis (30/4/2015).
‎

Ferdinand memandang ada beberapa sumbatan yang menjadi hambatan dalam kesuksesan pencapaian target 35 ribu MW yang batasan waktunya hingga kapan selesai tidak jelas. ‎

Target pembangunan proyek listrik 35 ribu MW yang sudah dicanangkan bukan jadi hal yang mudah untuk dicapai. Kepastian mengenai pembangunan tersebut harus terus dipantau mengingat akan berhubungan dengan minat investor.

"Investor banyak yang mau berinvestasi dalam bidang ini tapi tidak mau bersentuhan dengan urusan-urusan lokal misalnya masyarakat. Ini yang harus dicarikan jalan keluarnya," tegas dia.

Ia mengatakan, kondisi perekonomian Indonesia saat ini sangat tidak mungkin menyelesaikan proyek tersebut sendirian tanpa investor. Untuk itu, pentingnya tim khusus tersebut untuk menyelesaikan masalah-masalah lokal dan membantu perizinan, memfasilitasi pengadaan lahan dan hal-hal yang prinsip.

"Jika Presiden tidak membentuk tim khusus ini, kami ragu akan keberhasilan program ini, karena saat ini kementrian ESDM dan PLN terlihat tidak punya strategi khusus untuk sukseskan program ini. Dengan demikian presiden butuh tim khusus monitoring dalam hal ini," ujar Ferdinand.‎(Yas/Ahm)

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya