JK Anggap Wajar Jokowi Marah Soal Dwelling Time

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kesal dengan dwelling time atau masa tunggu bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, yang lama. Ia pun mengancam mencopot pejabat terkait bila tak segera mencari solusi atas masalah tersebut. Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan wajar bila Jokowi menegur pejabat terkait.

"Ya itu memang targetnya diberikan oleh presiden dalam rapat kabinet, belum tercapai. Artinya karena target belum dicapai otomatis tentu presiden wajar untuk menegur," Kata Jusuf Kalla, di Kantor Wapres, Jakarta, Jumat (19/6/2015).

Menurut Jusuf Kalla, agar dwelling time tidak membutuhkan waktu lama, dibutuhkan infrastruktur dan penyederhaan aturan. Bila hal itu diterapkan, niscaya waktu dwelling time akan menurun.

"Butuh koordinasi yang baik dan fasilitas. Dua hal, Infrastruktur dan koordinasi serta penyederhanaan aturan, kecepatannya. Itu aja, infrastrukturnya dan aturannya serta kecepatan ambil keputusannya," tandas JK.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil juga mendukung rencana Presiden Jokowi untuk mencopot menteri atau pejabat negara yang tidak bisa mencapat target kerja yang telah ditentukan. Namun, Sofyan juga meminta kepada Jokowi untuk memberikan apresiasi kepada menteri yang mempunyai kinerja baik.

Menurut Sofyan, mencopot jabatan menteri maupun pejabat negara merupakan hak prerogratif presiden dan merupakan hal yang biasa apabila pejabat tersebut tidak menunjukkan kinerja memuaskan.

"Presiden ingin semua pejabat perform, jadi ancaman bagi para pejabat tentu penurunan pangkat dan lainnya. Tapi memang yang perform mendapatkan reward, promosi dan sah-sah saja," ujarnya.

Sofyan mengakui bahwa Jokowi merasa kecewa atau tidak puas dengan lambannya proses dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok sehingga Presiden melontarkan nada ancaman. "Presiden kesal dwelling time berjalan lamban, tapi beliau ngomongnya normatif saja," paparnya.

Kata dia, para menteri sudah menyerahkan laporan kinerja evaluasi 6 bulan lalu dan 6 bulan ke depan kepada Presiden kemarin. Dengan demikian, tambah Sofyan, perombakan kabinet atau reshuffle merupakan hak prerogratif Presiden. "Kita lihat saja nanti," pungkas dia.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengunjungi Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Rabu (17/6/2015). Di sana Jokowi mengunjungi dua tempat yaitu terminal penumpang dan ruang kontrol yang ada di Kantor Pusat.

Tak seperti biasanya, dalam kunjungannya kali ini Jokowi sedikit kesal dan kecewa terhadap pelayanan bongkar muat pelabuhan Tanjung Priok. Bagaimana tidak, dari kunjungannya ke Tanjung Priok pada akhir 2014, hingga saat ini waktu tunggu bongkar muat kapal masih belum ada perubahan.

"Pelayanan di Pelabuhan Tanjung Priok, terutama yang terkait dengan dwelling time, kita termasuk yang terlama, (kendalanya) yang melayani tidak mau cepat," jawab Jokowi dengan muka datar.

Saat ini waktu tunggu bongkar muat kapal di pelabuhan perdagangan terbesar di Indonesia tersebut mencapai 5,5 hari. Jokowi sendiri berharap dwelling time tersebut sekitar 4,7 hari.

Jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Singapura, waktu bongkar muat pelabuhan‎ yang mencapai 4,7 hari tersebut memang lebih lama. Namun hal itu Jokowi mengatakan lebih baik mengingat kondisi geografis Indonesia yang berbeda. "Tidak harus sama dengan negara tetangga, paling tidak mendekati, itu sudah bagus," tegas Jokowi.

Menindaklanjuti apa yang terjadi tersebut, Jokowi langsung mengumpulkan para pejabat terkait di antaranya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo, Dirjen Perhubungan Laut Bobby Mamahit, Direktur Utama PT Pelindo II RJ Lino dan beberapa instansi terkait di Ruang Meeting kantor pusat Pelindo II.

Di sana, Jokowi langsung meminta para pejabat untuk menjelaskan di sektor mana yang mengalami kendala dan menyebabkan waktu bongkar muat masih lama. Namun sayangnya jawaban yang diberikan para pejabat yang ikut rapat tidak seperti yang diharapkan.

Para peserta rapat tidak menyebutkan secara spesifik di bagian mana yang menghambat, padahal Jokowi meminta jawaban yang langsung menujuk instansi yang bersangkutan. Mendapat jawaban yang tidak jelas, Jokowi pun langsung geram.

"Kalau bertanya tidak ada jawabannya ya saya akan cari sendiri dengan cara saya. Kalau sudah sulit, bisa saja dirjen saya copot, bisa saja pelaku di lapangan saya copot, bisa saja menteri yang saya copot, pasti kalau itu, karena kerja sama saya harus seperti itu," ungkap Jokowi dengan tegas.

Mendengar pernyataan Jokowi tersebut, para peserta rapat terlihat termenung dan menundukkan kepala mereka masing-masing tanpa ada yang kembali menjelaskan‎ mengenai sumber masalah dwelling time. (Silvanus Alvin/Gdn)