Tengah Tahun, Penyerapan Anggaran Pembangunan Daerah Baru 25%

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Keuangan Daerah Tahun 2015 pada Kamis (2/7/2015).

oleh Septian Deny diperbarui 02 Jul 2015, 11:33 WIB
Diterbitkan 02 Jul 2015, 11:33 WIB
Mendagri Tjahjo Kumolo Beri Pernyataan di Istana Merdeka
Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo saat memberi keterangan usai menghadiri sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (4/2/2015). Tjahjo memberikan pernyataan seputar pelaksanaan Pilkada secara serentak. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Keuangan Daerah Tahun 2015 pada Kamis (2/7/2015). Rakernas ini dibuka langsung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengatakan, tujuan digelarnya Rakernas ini adalah sebagai forum konsolodasi untuk mensinergikan pelaksanaan kebijakan pusat-pusat Tahun 2015 serta kick off penyusunan perencanaan anggaran daerah Tahun 2016 yang akan bergulir sesuai siklus perencanaan RAPBD 2016.

"Dasar kegiatan ini sesuai denga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2016," ujarnya di Hotel Grand Sahid Jaya, Kamis (2/7/2015).

Dia menjelaskan, dari data dimiliki oleh Kementerian Dalam negeri, per 30 Juni 2015 penyerapan anggaran pembangunan daerah baru mencapai 25,92 persen. Pada semester II diharapkan penyerapan anggaran ini bisa di atas 50 persen.

"Hasil penyerapan ini akan dilaporakan pada rapat kabinet nanti sore yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi," kata dia.

Dengan digelarnya Rakernas ini, lanjut Tjahjo, diharapkan bisa menjadi acuan dalam optimalisaasi dan percepatan penyerapan dan realisasi Anggaran Daerah Tahun Anggaran 2015.

Selain itu, Tjahjo juga ingin memaksimalkan kepastian pengusaha dan partisipasi bagi dunia usaha melalui penyediaan atau pengadaan belanja barang dan jasa maupun belanja modal dalam APBD Tahun Angagran 2015 dan APBD Tahun Anggaran 2016.

"Ini akan memantapkan komitmen, tertib administrasi, dan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang bersinergi antara pusat dan daerah guna mendukung kebijakan Nawa Cita untuk pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas," tandasnya. (Dny/Gdn)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya