Menteri Jonan Belum Serahkan Izin Investasi ke BKPM

Liputan6.com, Jakarta - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengakui bahwa masih banyak kementerian dan lembaga yang belum melimpahkan kewenangan perizinan maupun nonperizinan investasi. Seharusnya, seluruh izin penanaman modal dari kementerian dan lembaga didelegasikan ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat yang ditargetkan tuntas sampai akhir tahun ini.

Kepala BKPM, Franky Sibarani mengungkapkan, setidaknya ada 160 perizinan dari kementerian dan lembaga yang sudah dilimpahkan kepada BKPM hingga September ini. Namun ada beberapa kementerian dan lembaga masih memproses hal tersebut.

"Sudah hampir 160 perizinan yang diserahkan ke BKPM. Tapi semua Kementerian sedang melakukan penyederhanaan, jadi outlook belum bisa disebut berapa," tegas dia saat ditemui di kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (28/9/2015).

Lebih jauh kata Franky, beberapa kementerian dan lembaga yang masih sibuk mengurus perizinan investasi ke PTSP Pusat, di antaranya Kementerian Perhubungan serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

"Kementerian Perhubungan masih dalam proses, Kementerian ESDM ada 10-12 izin minyak dan gas yang disusulkan per 1 Oktober ini. Jadi per 1 Oktober 2015, izin penanaman modal di ESDM penuh di tangan BKPM," tegasnya.

Namun demikian, Franky menjelaskan, tidak semua perizinan di kementerian dan lembaga bisa dilimpahkan ke BKPM. Sebut saja dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di bawah kepemimpinan Susi Pudjiastuti karena terkait kebijakan penghentian sementara (moratorium) izin usaha tangkap ikan untuk kapal asing.

"Dengan KKP, kita mendiskusikan beberapa izin dan kita sepakati ada yang diprosesnya tetap di KKP karena mempertimbangkan proses moratorium yang akan menjadi mekanisme evaluasi pemerintah melalui KKP," terang Franky. (Fik/Gdn/*)