Geger Polisi Tembak Polisi di Solok Selatan, Puncak Gunung Es Beking Aparat?

Menkeu: Paket Kebijakan Jilid III Lebih Tepat Sasaran

Pemerintah menargetkan dapat menjaga kelangsungan dunia usaha terutama mempertimbangkan harga energi.

oleh Fiki Ariyanti diperbarui 05 Okt 2015, 17:30 WIB

Diterbitkan 05 Okt 2015, 17:30 WIB

20150921-Rapat ASUMSI DASAR MAKRO RAPBN 2016-Jakarta

Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro saat menghadiri rapat dengan Komisi XI DPR RI, Jakarta, Senin (21/9/2015). Komisi XI DPR sangat kecewa dengan pencapaian yang diraih oleh PPN/Bappenas. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah menegaskan paket kebijakan ekonomi jilid III akan lebih menukik dan jelas menyasar target sasaran. Target pertama, menjaga kelangsungan dunia usaha dan menjaga daya beli masyarakat di tengah kondisi perekonomian yang sulit seperti sekarang.

Menteri Keuangan (Menkeu), Bambang Brodjonegoro mengungkapkan, pemerintah sedang mematangkan poin-poin dalam paket kebijakan ekonomi jilid III yang rencananya dirilis pada pekan ini. Menteri Kabinet Kerja bersama Presiden akan kembali membahas paket ini pada sore hari.

"Yang pasti paket kebijakan ekonomi tahap III lebih menukik, lebih jelas targetnya," ujar dia saat ditemui di Shangrila Hotel, Jakarta, Senin (5/10/2015).

Target pertama yang dibidik, kata Bambang, adalah menjaga kelangsungan dunia usaha. Dia menjelaskan, banyak perusahaan sedang mengalami tekanan luar biasa akibat pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, permintaan yang merosot dan berpengaruh terhadap produksinya.

"Kelangsungan usaha ada dari dua sisi, bagaimana harga energi tidak memberatkan mengingat tren harga energi di dunia sedang menurun. Tapi untuk berapa besarannya sedang kita hitung," ujar Bambang.

Bambang menambahkan, kelangsungan supaya perusahaan tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan. Bersama Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), pemerintah akan memberikan dukungan pembiayaan ekspor atau modal kerja bagi usaha kecil dan menengah (UKM) yang mengalami gangguan. UKM ini membidik industri padat karya.

"Kita berikan modal kerja dalam bentuk kredit dengan subsidi bunga. Syaratnya tidak mem-PHK karyawan. LPEI sudah menindaklanjuti ini dan sudah banyak perusahaan yang jadi list penerima karena ini bisa menyelamatkan PHK dalam jumlah besar," tutur dia.

Bambang menambahkan, target kedua dalam kebijakan ini adalah menjaga daya beli masyarakat. Salah satunya melalui penyerapan dana desa yang bisa dinikmati masyarakat melalui cash for work. Dengan cara tersebut, diakuinya, proyek infrastruktur bukan saja akan bertambah, tapi juga meningkatkan penyerapan tenaga kerja. (Fik/Ahm)*