Pembiayaan ke Sektor Kelautan dan Perikanan Capai Rp 4,41 Triliun

Liputan6.com, Jakarta - Dalam rangka mendukung pemerintah dalam mengembalikan kejayaan sektor kelautan dan perikanan (KP) di Indonesia, industri perbankan berkomitmen untuk meningkatkan fasilitas pembiayaan di sektor maritim.

Deputi Komisioner Pengawas Perbankan otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mulya E Siregar‎ menjelaskan, sebagai bukti dukungan industri perbankan, menyalurkan kredit ke sektor kelautan dan  perikanan telah mencapai Rp 4,41 triliun hingga kuartal III 2015 kemarin.

"Jumlah ini baru sekitar 82,09 persen dari target 8 bank yang telah berpartner. Total komitmen Rp 5,37 trilun sepanjang 2015," kata Mulya di Hotel Borobudur, Selasa (3/11/2015).

Delapan bank ini dikatakan Mulya adalah bank yang ikut dalam program Jaring yang diadakan oleh OJK. Program yang memiliki kepanjangan kata Jangkau, Sinergi, dan Guideline ini sebelumnya diluncurkan OJK pada 11 Mei lalu di Tangkar Sulawesi Selatan.

Program ini bertujuan menjawab kebutuhan stakeholders terhadap informasi tentang database Kelautan dan Perikanan, skim pembiayaan, pemetaan risiko bisnis dan dukungan regulasi dari otoritas terkait.

Mulya menambahkan dari 8 bank tersebut ada 3 bank yang jumlah penyalurannya telah melampaui target hingga September 2015, yaitu BRI, BTPN dan Bank Sulselbar.

BRI telah menyalurkan kredit Rp 2,9 triliun dari target sepanjang 2015 sebesar Rp 2,5 triliun. Sementara untuk BTPN, telah mengucurkan Rp 221 miliar dari target penyaluran 2015 sebesar Rp 50 miliar. Sedangkan Bank Sulselbar telah menyalurkan kredit sebesar Rp 32 miliar dari total target 2015 Rp 13 miliar.

Namun begitu, seiring dengan komitmen pemerintah dalam memberantas ilegal fishing, ada perbankan baru yang telah mejadi mitra OJK dalam pelaksanaan progran Jaring tersebut, yaitu BCA, Maybank Indonesia, CIMB Niaga, Bank Sinarmas dan BPD Jawa Timur.

"Keikutsertaan beberapa bank ini sejalan dengan target jangka menengah-panjang mulai 2016, antara lain memperluas pembiayaan ke seluruh sektor maritim, antara lain mencakup jasa kelautan, transportasi laut, bangunan kelautan dan industri maritim‎," papar Mulya. (Yas/Gdn)