Menteri Susi Minta Menkeu Jangan Pelit

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bakal memperjuangkan penggunaan dana senilai Rp 13,8 triliun dari jatah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 secara maksimal.

Jika terserap seluruhnya di pertengahan tahun depan, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bakal meminta tambahan anggaran kepada Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro.

Susi mengaku telah mendesain program prioritas di sektor kelautan dan perikanan, terutama bagi nelayan kecil. Pagu yang dianggarkan di APBN 2016 untuk KKP sebesar Rp 13,8 triliun atau dipangkas Rp 2 triliun dari besaran semula Rp 15,8 triliun.

Program prioritas KKP, disebutkan Susi membangun 3.500 kapal berukuran di bawah 5 Gross Ton (GT), 10 GT, 20 GT dan 30 GT, serta kapal transportasi untuk hasil laut.

"Kalau program semua galangan kapal bisa bangun kapal-kapal ini dan anggaran Rp 13 triliun terserap habis, kita mau minta anggaran kembali di APBN-P," tegas Susi di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (15/12/2015).  

Bahkan, kata Susi, KKP berniat meminta tambahan anggaran di tahun depan, apabila pagu anggaran Rp 13,8 triliun terserap ludes seluruhnya di pertengahan 2016. "Pak Menkeu tahu, perikanan punya pertumbuhan yang pesat. Pasti tidak akan pelit kepada KKP," terangnya.

Dengan program tersebut, sambung pemilik maskapai penerbangan perintis, Susi Air itu optimistis sektor kelautan dan perikanan akan menyumbang pertumbuhan 12 persen di akhir 2016. Target tersebut sudah mempertimbangkan perlambatan ekonomi global yang berdampak terhadai permintaan pasar.

"Kalau hasil perhitungan Litbang KKP dan FAO, sektor kelautan dan perikanan Indonesia tahun depan bisa tumbuh 19 persen. Tapi karena ekonomi global melambat, permintaan ikan melambat, saya pikir tumbuh 12 persen saja sudah bagus," terangnya.

Menurut Susi, paska revitalisasi kapal-kapal nelayan, pendapatan mereka akan naik signifikan karena selama ini nelayan kecil yang terkena imbas dari kegiatan pencurian ikan ilegal.

Bahkan dengan kewajiban kapal yang berlayar di teritori laut Indonesia berizin, tempat pelelangan ikan (TPI) mulai ramai sehingga TPI ini memungut retribusi atau pajak daerah dari nelayan dan pembeli.

"Pertumbuhan sektor kelautan dan perikanan tidak pernah setinggi ini, yakni 8,9 persen di kuartal III. Normalnya cuma 6 persen dan itupun ditopang dari budidaya. Tapi di empat kuartal terakhir, pemberantasan illegal fishing, pertumbuhan melesat jadi 8,9 persen. Akhirnya potensi penerimaan negara lebih baik," jelas Susi. (Fik/Nrm)