Menko Rizal Buka Wacana Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramri menggelar rapat dengan sejumlah pejabat terkait wacana pembangunan kereta cepat Jakarta-Surabaya yang pernah dicetuskan sebelumnya.

Rapat yang digelar pada Rabu (23/12/2015) ini, dimulai sejak pukul 10.00 WIB, antara lain dihadiri para Deputi Lingkup Kemenko Kemaritiman dan Sumberdaya, Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya, Kepala BKPMD Jabar Dadang Mohammad Ma'soem, Kepala Perwakilan Japan International Cooperation (JICA) Indonesia, Direktur Utama PT LAPI ITB dan Staf Khusus dan Tenaga Ahli Menko Maritim dan Sumber Daya.

Rizal mengatakan, pertemuan ini bukan rapat koordinasi melainkan hanya sekedar diskusi awal untuk memastikan kelayakan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya.

"Ini masih proses. Kita eksplorasi apakah mungkin atau tidak, apakah masuk akal atau tidak, apakah visibel atau tidak. Ini masih level diskusi," ujar dia di Kantor BPPT, Jakarta, Rabu (23/12/2015).

Kereta rute Jakarta-Surabaya menjadi rencana awal dalam pembangunan kereta cepat pertama di Indonesia. Namun, rencana ini tidak terlaksana dan diganti dengan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung.

Penanaman tiang pancang (groundbreaking) proyek kereta cepat Jakarta-Bandung rencananya dimulai pada Januari 2016. Pembangunan ini akan dilakukan Konsorsium BUMN Indonesia dengan pihak China.

Kepala BPMPT Provinsi Jawa Barat, Dadang Mohammad mengatakan, seluruh persiapan membangun kereta cepat Jakarta-Bandung dari seluruh Bupati dan Walikota daerah yang akan dilintasi transportasi masal ini.

"Sejauh ini tidak ada perubahan, masih sama seperti hasil studi kelayakan. Groundbreaking dimulai pertengahan Januari 2016, mungkin di minggu kedua atau ketiga. Bersamaan dengan groundbreaking bandara Kertajati," kata dia.

Rencana konstruksi kereta cepat dan terminal Bandara Kertajati, kata dia, sudah disampaikan Wakil Gubernur Jawa Barat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut Dadang, poin atau stasiun utama pemberhentian kereta cepat masih menemui kendala pembebasan lahan.(Dny/Nrm)