Izin Tak Kunjung Terbit, Proyek Jalan Tol Solo-Kertosono Mandek

Liputan6.com, Solo - Proyek pembangunan jalan tol Solo-Kertosono (Soker) terpaksa berhenti di tengah jalan. Hal ini karena perizinan penggalian galian C yang diajukan kontraktor kepada pemerintah daerah tak kunjung turun. Padahal material galian C tersebut sangat dibutuhkan untuk pembangunan tahap awal pengurukan jalan tol.

Anang Rachmat Soeryadi, Project Manager PT Lancar Jaya Mandiri Abadi (MLA) selaku sub kontraktor PT Waskita Karya mengatakan, pengajuan perizinan telah diajukan ke Pemda Ngawi serta ‎Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur sejak September 2015.

"Dari 20 perizinan penggalian C yang diajukan, baru satu yang keluar. Itu pun setelah dilakukan proses penggalian terus dihentikan lagi oleh pihak Pemda Ngawi," kata dia di Solo, Senin (11/1/2016).

Akibat perizinan yang tak kunjung turun itu, pengerjaan proyek jalan tol di wilayah C dan D yang meliputi daerah Mantingan, Ngawi hingga Magetan, Jawa Timur, menjadi mandek. Pasalnya material yang dibutuhkan untuk tahap proses pengurukan tanah tidak tersedia.

"Permasalahannya karena tidak ada sumber material untuk tanah uruk. Padahal jika pengurukan selesai akan dilanjutkan tahap selanjutnya meliputi pengurukan batu dan pembangunan struktur jalan meliputi jembatan serta badan jalan," tutur dia.

Dengan terhambatnya proses pengerjaan tahap awal, Anang memastikan proses pembangunan jalan tol Soker akan molor dari target awal. "Kita cuma menunggu perizinan itu turun. Seharusnya jika perizinan lancar, Januari ini tahap pengurukan tanah untuk jalan tol selesai sesuai dengan target yang telah ditentukan. Tetapi kini malah mandek," keluhnya.

Ia pun sangat menyayangkan pengurusan perizinan yang belum turun tersebut. Padahal kebutuhan tanah untuk pembangunan jalan tol tersebut mencapai 3,5 juta meter kubik. "Kami membutuhkan tanah itu untuk pembangunan jalan tol sepanjang 90 kilometer yang masuk ke paket C dan D," tutur dia.

Anang pun berharap perizinan bisa dipermudah dan segera turun. Pasalnya, pembangunan jalan tol tersebut merupakan proyek skala nasional yang memiliki kepentingan yang sangat besar bagi masyarakat umum. Hanya saja pelaksanaannya di lapangan tidak diimbangi oleh dukungan dari pihak pemerintah daerah‎.

"Pihak Pemda beralasan bahwa perizinan masih dalam proses. Padahal pengajuan sudah sejak September," tegasnya.

Akibat seretnya perizinan tersebut, pihaknya pun mengaku mengalami kerugian. Pasalnya alat-alat berat serta truk dengan dump besar terlanjur disewa. Tak hanya itu, sejumlah tenaga kerja juga terpaksa dirumahkan sembari menunggu perizinan keluar.

"Berdasarkan penghitungan satu bulan lalu kerugian mencapai Rp 2,5 miliar. Biaya sewa alat berat per harinya Rp 1,5 juta, padahal jumlah alat beratnya ada sekitar 30 unit. Ditambah biaya sewa truk dump besar yang berjumlah 30 armada," sebutnya.

Dengan kondisi seperti itu, pembangunan jalan tol Soker yang dijadwalkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk selesai pada tahun 2017 pun menjadi berat terlaksana.(Reza Kuncoro/Nrm)