Timnas Indonesia Jaga Asa Lolos Kualifikasi Piala Dunia 2026, Erick Thohir Tetap Evaluasi

YLKI: Penghapusan Premium Bukan Wewenang Ahok dan Pertamina

Ahok meminta peredaran BBM bersubsidi jenis premium dihapus di Jakarta.

oleh Fiki Ariyanti diperbarui 08 Feb 2016, 18:00 WIB

Diterbitkan 08 Feb 2016, 18:00 WIB

Aktivitas pengisian BBM di SPBU Cikini, Jakarta, Rabu (30/9/2015). Menteri ESDM, Sudirman Said menegaskan, awal Oktober tidak ada penurunan atau kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) baik itu bensin premium maupun solar. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menegaskan penghapusan bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium di DKI Jakarta merupakan kewenangan dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Hal ini terkait dengan wacana Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang akan melenyapkan Premium di Ibukota.

Pengurus Harian YLKI, Sudaryatmo mengungkapkan, keberadaan Premium di Indonesia tidak terlepas dari regulasi atau peraturan pemerintah. Dengan demikian, segala kebijakan mengenai pembatasan maupun penghapusan Premium merupakan kewenangan Kementerian ESDM.

"Penghapusan Premiumwewenangnya ada di KementerianESDM. Pemerintah yang bisa memutuskan apakah Premium mau dibatasi atau dihapus di Indonesia termasukDKIJakarta," tegasSudaryatmo saat dihubungi Liputan6.com,Jakarta, Senin (8/2/2016).

Karena sepenuhnya di tangan pemerintah, dikatakan Sudaryatmo, penentu nasib keberadaan Premium bukan ranah kewenangan Ahok maupun PT Pertamina (Persero) meskipun Mantan Bupati Belitung Timur itu telah melayangkan surat kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) migas tersebut.

"Penghapusan Premium bukan domain Pertamina maupun Ahok. Mereka tidak berhak memutuskannya karena Premium ada di regulasi, bukan seperti Pertamax yang merupakan produk bebas," ucap Sudaryatmo.

Sebelumnya, Ahok meminta peredaran BBM bersubsidi jenis premium dihapus di Jakarta. Dirinya mengaku telah mengirimkan surat kepada Pertamina terkait usulan tersebut.

"Saya juga minta DKI supaya bensin premium dihapus saja. Ya sudah saya bilang sama Pertamina disiapin surat khusus premium di Jakarta enggak usah aja. Karena juga polusi, memboroskan uang negara. Model ini yang kita lakukan," jelas Ahok.

Pemenuhan kebutuhan masyarakat di berbagai bidang jelas akan membantu masyarakat dibanding harus terus membiayai BBM. Dengan cara ini juga bisa menekan inflasi nasional.

"Buat rakyat enggak punya uang yang penting ada transportasi dan rumah yang baik. Punya perut kenyang, anak sekolah KJP, sakit BPJS Kesehatan. Enggak ada alasan sekarang. Makanya ini yang mau kita lakukan agar bisa menekan nilai inflasi negara kita," jelas Ahok. (Fik/Gdn)