DJP Bakal Kejar Pajak Orang Biasa, Konglomerat Sampai Artis

Liputan6.com, Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan akan fokus memeriksa kepatuhan pembayaran pajak dari Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) mulai 2016.

Tak pandang bulu, Unit Eselon I Kementerian Keuangan ini akan mengincar semua kalangan, profesi baik masyarakat biasa, miliarder hingga selebriti sekalipun.

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro membeberkan, fakta begitu banyaknya para pengemplang pajak di Indonesia.

Ia mencatat, realisasi penerimaan pajak dari WP OP hanya Rp 9 triliun atau di bawah 1 persen dari total penerimaan pajak non migas yang masuk ke kas negara sebesar Rp 1.011 triliun pada tahun lalu.

Data lain menunjukkan, sebesar Rp 9 triliun itu diperoleh dari 900 ribu yang menyetor Pajak Penghasilan (PPh) pribadi di 2015. Padahal, penduduk Indonesia mencapai 250 juta jiwa. Pemilik Nomor Pokok wajib Pajak (NPWP) Rp 27 juta, tapi yang melapor Surat Pemberitahuan (SPT) PPh hanya 10 juta. Dari angka itu, hanya 900 ribu WP yang membayar PPh Pribadi. 

 
"Jumlah perusahaan yang tidak membayar pajak sangat banyak. Di seluruh Indonesia bisa ribuan, dan ratusan perusahaan di Jakarta. Sepanjang masa hidupnya lebih banyak tidak bayar pajak daripada bayar, tapi perusahaan ini tetap beroperasi, sehat, gaji direksinya tidak dipotong, karyawan tidak di lay off, malahan ekspansi terus," keluh Bambang di Jakarta, Selasa (8/3/2016).

Ketika ditanyakan langkah DJP yang akan semakin gencar memeriksa kepatuhan konglomerat dan artis dalam membayar pajak, Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi mengaku pihaknya akan menyisir seluruh WP termasuk orang-orang yang belum sama sekali menggenggam NPWP atau tidak terdaftar sebagai WP.

"Semua merata, biar lebih adil. Yang tidak ber-NPWP lebih banyak. Kita fokus semua yang berpotensi, tidak cuma si A, si B, selebritis, pokoknya yang sudah seharusnya bayar. Itu yang akan kita fokuskan," tegas Ken.

Sementara itu, Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Mekar Satria Utama mengaku, tingkat kepatuhan WP di Indonesia masih sangat rendah untuk menyetorkan pajak yang menjadi kewajibannya. Kondisi tersebut, bukan hanya melihat kalangan konglomerat atau artis, namun seluruh masyarakat Indonesia.

"Tingkat kepatuhan kita masih rendah bayar pajak, bukan cuma artis, konglomerat. Nah kita belum punya data dan informasi yang kuat atau valid mengenai hal itu," dia menjelaskan.

Meningkatkan kesadaran masyarakat atas pajak, sambung Mekar, harus didukung pengawasan dan data yang kuat. Sebagai contoh nasabah perbankan, di mana ada potensi besar penerimaan pajak yang bisa digali. Sayang, DJP terbentur data karena tidak mengetahui secara persis berapa uang simpanan nasabah, total aset berapa, pendapatannya setiap bulan.

"Saya baru berbincang dengan DPD, informasinya nasabah bank di salah satu perbankan saja mencapai 44 juta yang terdaftar dan punya uang simpanan di situ. Sedangkan basis WP kita baru 27 juta, jadi masih ada ruang buat kita buat ekstensifikasi penerimaan pajak. Kita tidak mau orang punya kekayaan banyak, tapi bayar pajaknya kecil. Ini tidak boleh terjadi lagi," jelasnya.

DJP, kata Mekar, telah bekerjasama dengan lima Kementerian, yakni Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menjalankan terobosan Konfirmasi Status WP (KSWP).

"Jadi seluruh pemberian izin dan perpanjangan izin tambang misalnya, harus dicek dulu apakah sudah punya NPWP. Ini bisa bantu kita, karena kita tidak mau tambang kita sudah habis dikeruk, tapi tidak bayar pajak. Instruksi ini sudah berjalan," pungkas Mekar. (Fik/Nrm)

Saksikan Live Gerhana Matahari Total, Rabu 9 Maret 2016 di Liputan6.com, SCTV dan Indosiar Mulai Pukul 06.00 - 09.00 WIB. Klik di sini