JK: Pertumbuhan Daerah Tak Dilihat dari Megahnya Kantor Bupati

Kebijakan otonomi daerah yang sudah ditetapkan selama puluhan tahun harus menjadi modal yang dimaksimalkan pemerintah daerah.

oleh Ilyas Istianur Praditya diperbarui 05 Mei 2016, 11:03 WIB
Diterbitkan 05 Mei 2016, 11:03 WIB
Jusuf Kalla
Kebijakan otonomi daerah yang sudah ditetapkan selama puluhan tahun, harus menjadi modal yang dimaksimalkan pemerintah daerah.

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla meminta para pemimpin daerah untuk meningkatkan inovasi dan produktivitas demi menghadapi persaingan di dalam maupun luar negeri. Ini juga demi menumbuhkan perekonomian daerahnya.

Dikatakan JK, dengan kebijakan otonomi daerah yang sudah ditetapkan selama puluhan tahun, harus menjadi modal yang dimaksimalkan pemerintah daerah (pemda) dalam menciptakan hal-hal baru guna meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakatnya sendiri.

"‎Saya minta pemerintah daerah lebih efisien dalam pemerintahan dan berinovasi. Oleh karena itu, suatu pertumbuhan daerah tidak dengan megahnya kantor bupati atau wali kota, mobil yang dipakai, tapi ditandai dengan kurangnya kemiskinan, kurangnya pengangguran dan naiknya penghasilan masyarakat," ucap JK saat membuka Indonesia Investment Week 2016 di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Kamis (5/5/2016).

‎JK juga mengarahkan inovasi yang harus ditingkatkan masing-masing daerah sebaiknya sesuai dengan karakteristik daerah. Tidak semua daerah harus mengembangkan pertanian, tapi masih ada sektor lain yang juga berpotensi seperti bidang manufaktur.


Selama ini, pemerintah terus mendorong mengurangi kemiskinan, peningkatan sektor pertanian dan penciptaan industri manufaktur karena merupakan salah satu cara yang efektif menunjang perekonomian. Dua sektor itu mampu menyerap tenaga cukup yang besar.

‎"Saya sampaikan hari ini penduduk akan terus pindah dari daerah ke kota. Tapi itu tergantung pada manufakturing dan pertanian, apabila pertanian suatu daerah berhasil, maka timbul kemakmuran, kalau tidak banyak petani masuk ke kota," dia menjelaskan.

Tak tanggung-tanggung untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui daerah, JK menjanjikan akan terus menaikkan dana transfer daerah.

"‎Tahun ini anggaran transfer ke daerah Rp 770 triliun, jumlah ini akan terus ditingkatkan 350 persen dalam sepuluh tahun mendatang," ujar JK. (Yas/nrm)‎

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya