Menteri Susi Bantah Kapal Asing Boleh Tangkap Ikan di Natuna

Saat ini pemerintah telah memutuskan untuk membatasi investasi asing pada sektor penangkapan ikan.

oleh Septian Deny diperbarui 28 Jul 2016, 14:11 WIB
Diterbitkan 28 Jul 2016, 14:11 WIB
20160726- Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti-Jakarta- Faizal Fanani
Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti memberikan keterangan pers di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Selasa (26/7). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menegaskan bahwa kapal asing tetap tidak boleh menangkap ikan di perairan Indonesia, termasuk di kawasan Natuna. Hal ini sekaligus membantah penyataan Luhut Binsar Panjaitan saat masih menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan terkait bolehnya kapal asing menangkap ikan di Natuna.

Susi mengatakan, saat itu mungkin Luhut belum mengetahui soal larangan bagi kapal asing untuk menangkap ikan di wilayah perairan Indonesia. Sebab saat ini yang boleh melakukan aktifitas penangkapan hanya kapal yang berbendera Indonesia.

"Pak Luhut kayanya nggak tahu kalau pemerintah kita sudah menetapkan industri penangkapan ikan tidak boleh untuk investasi luar negeri. Tangkap ikan cuma boleh untuk Indonesia," ujar dia di Hotel Shangri-La, Jakarta, Kamis (28/7/2016).

Susi menjelaskan, saat ini pemerintah telah memutuskan untuk membatasi investasi asing pada sektor penangkapan ikan. Namun, para investor asing masih boleh menanamkan modalnya pada sektor pengolahan ikan dan teknologinya.

"Indonesia memutuskan untuk membatasi investasi dalam penangkapan ikan. Investasi tersebut hanya untuk lokal. Sementara investasi dari luar hanya pada pengolahan ikan, seperti market, teknologi, processing, but not into fishing. Penangkapan ikan hanya untuk investasi domestik," jelas dia.

Sebelumnya Susi juga mengatakan bahwa pemerintah tengah mengembangkan wilayah Natuna. Kawasan ini menjadi perhatian pemerintah setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau dan menggelar rapat di atas kapal perang di perairan tersebut.

"Ada masalah yang lebih berat dari politis, dan ada masalah yang akan datang, yaitu Natuna. Aktivitas ilegal fishing‎ adalah yang seharusnya kita lawan dan saya menyadari penangkapan ikan lebih penting," kata dia.

Susi menuturkan, mengemban tugas di dalam pemerintahan, terutama yang terkait dengan sektor kelautan dan perikanan memang tidak mudah. Buktinya, sejak terbentuknya Kabinet Kerja, jabatan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya telah diisi oleh tiga orang.

Oleh sebab itu, kata Susi Pudjiastuti, dirinya hanya ingin fokus bekerja dengan baik, siapa pun yang menjadi Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya ini.

"Lakukan saja pekerjaan saya dan menteri koordinator telah berganti dua kali. Tiga orang tidak dapat bertahan pada pekerjaan itu," ujar dia. (Dny/Ahm)

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya