Ini Komentar Mendag Enggar Soal Harga Rokok Rp 50 Ribu

Liputan6.com, Jakarta - Isu harga rokok menjadi Rp 50 ribu masih bergulir hingga saat ini. Isu ini berkembang dari hasil studi yang Kepala Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Hasbullah Thabrany.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan hingga saat ini kenaikan harga rokok tersebut baru sebatas wacana. Sehingga tidak perlu yang ada dikhawatirkan.

"Itu kan masih wacana," ujar dia usai menghadiri acara Sinkronisasi Kebijakan Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga di Hotel Aryaduta, Jakarta, Rabu (24/8/2016).

Enggar mengungkapkan, hal tersebut merupakan ranah dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Dengan demikian, pihaknya hanya menunggu apa yang diputuskan oleh kementerian yang pimpin oleh Sri Mulyani Indrawati ini.

"Tanya ke Kemenkeu dan Dirjen Bea Cukai," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengatakan saat ini kebijakan mengenai tarif cukai rokok masih dalam proses konsultasi dengan seluruh stakeholder. Dia menegaskan sampai dengan saat ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum mengeluarkan aturan baru terkait harga jual eceran maupun tarif cukai rokok.

"Kemenkeu belum ada aturan terbaru mengenai harga jual eceran dan tarif cukai rokok sampai hari ini," katanya saat Konferensi Pers Tax Amnesty di kantor Kemenkeu, Jakarta.

Dia mengaku pemerintah sangat memahami studi dari Kepala Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan Universitas Indonesia. Hasil studi ini menunjukkan sensitivitas atas kenaikan harga rokok terhadap konsumsi rokok.

Namun dijelaskan Sri Mulyani, Kemenkeu akan mengeluarkan kebijakan mengenai harga jual eceran dan tarif cukai rokok dengan memperhatikan Undang-undang (UU) Cukai, termasuk dalam rangka Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017.

"Tapi sampai saat ini (kebijakan harga jual eceran dan tarif cukai rokok) masih dalam proses konsultasi dengan berbagai pihak. Untuk nantinya bisa diputuskan sebelum APBN 2017 dimulai," ujar Sri Mulyani.