Ini Jurus Menhub Supaya Tol Laut Tak Setop Operasi

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah telah meluncurkan dan mengoperasikan enam trayek tol laut sebagai program andalan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Program tol laut ini diupayakan agar terus berjalan ‎melalui inisiasi, di antaranya revitalisasi pelabuhan sampai menggairahkan industri galangan kapal di Indonesia.

Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi mengatakan, program tol laut telah membuahkan hasil dan menurunkan disparitas harga di Indonesia bagian Barat dengan bagian Timur.

‎"Program tol laut yang selama ini telah dijalankan telah membuahkan hasil menurunkan disparitas harga, contohnya di Pulau Sabu, NTT, harga semen sudah turun 14 persen dan harga ayam ras di Wamena turun 49 persen. Itu artinya transportasi laut telah menunjukkan perannya dalam konektivitas nasional," kata dia saat acara Forum Konsolidasi Industri Kemaritiman Nasional dengan tema Transformasi Tol Laut, di Kempinski Grand Ballroom, Jakarta, Rabu (9/11/2016).

Oleh sebab itu, Budi Karya mengatakan, pemerintah akan menindaklanjuti program tol laut dengan beberapa inisiasi. Antara lain, pertama, mendorong pelaku agrikultur agar ada suatu daya dobrak di wilayah Timur untuk menghasilkan barang-barang produksi yang bisa dibawa ke wilayah Barat.

"‎Kedua, merevitalisasi pelabuhan. Banyak pelabuhan yang kurang energik, sehingga kami memberi kesempatan kepada swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk merevitalisasi pelabuhan jadi lebih energik dan menghasilkan nilai tambah bagi daerahnya," ujar dia.

Budi Karya Sumadi menambahkan, inisiasi ketiga, melibatkan seluruh perlaku perkapalan agar pelayaran yang berjalan dalam sistem tol laut lebih produktif dan memberi nilai tambah bagi industri maupun masyarakat. ‎Dengan demikian, Mantan Direktur Utama PT Angkasa Pura II itu mengaku, hal ini memberi ruang bagi industri galangan kapal lebih eksis.

"Satu hal yang kami perjuangkan, di mana proses pembelian kapal tidak dilakukan di Kementerian/Lembaga, tapi di swasta. Kami minta izin Kementerian Keuangan ‎agar memberikan kontrak lebih panjang 5-10 tahun supaya galangan kapal bisa hidup, memberi subsidi ke masing-masing," jelas Budi.

Dia berharap, pemerintah dapat mengontrol penyaluran anggaran sampai ke masyarakat. "Sekarang ini jujur saja di Indonesia Timur banyak kapal tidak bertuan, tidak dikelola dengan baik. Kita akan mengambilalih dan memanfaatkannya dengan baik," Budi menuturkan.

Hal ini, kata Budi, merupakan tantangan berat bagi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar. Wilayah Indonesia duapertiganya adalah air, dengan jumlah penduduk sebesar 250 juta jiwa yang tersebar di 17 ribu pulau di seluruh Indonesia.

"Kita juga terletak di lokasi strategis berada di garis khatulistiwa, berada di dua samudra dan ‎dua benua. Sehingga membuat kita punya potensi sekaligus tantangan besar sebagai poros maritim dunia," ujar Budi.  (Fik/Ahm)