RI Ajak Vietnam Setarakan Nilai Upah Minimum Buruh

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah Indonesia mengajak Vietnam untuk kerja sama menerapkan kesetaraan upah minimum buruh di sektor industri. Pasalnya, persaingan upah rendah yang ditawarkan kedua negara, dapat dimanfaatkan para investor asing.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto usai mendampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) saat bertemu dengan Presiden Republik Sosialis Vietnam Tran Dai Quang di Lima, Peru.

Kehadiran JK dan Airlangga di negara tersebut dalam rangka menghadiri kegiatan Economic Leaders Meeting di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (KTT APEC 2016).

"Bapak Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengusulkan kerja sama dengan Pemerintah Vietnam tentang adanya platform bersama untuk penetapan upah sektoral industri sehingga Indonesia dan Vietnam tidak diadu oleh investor," ujar dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (20/11/2016).

Dari pertemuan bilateral ini, JK mengharapkan kedua negara akan berbagi pengalaman dengan negara-negara lain seperti di kawasan ASEAN untuk membuat sistem dalam menentukan standar upah minimum regional. Apalagi, menurut dia saat ini Indonesia dan Vietnam menjadi incaran para investor untuk membangun industri.

Sementara itu, Airlangga menambahkan, selama ini banyak investor yang kerap membandingkan tingkat upah buruh di Indonesia dan Vietnam. "Minimum salary di Indonesia dan Vietnam selalu diadu mana yang lebih rendah. Dengan adanya kesamaan upah minimum sektoral, maka tentunya akan menciptakan pengembangan sumber daya manusia yang lebih baik sesuai dengan salah satu tema APEC saat ini, yaitu terkait dengan human development," kata dia.

Airlangga juga mengungkapkan, industri tertentu seperti sektor padat karya selalu membedakan selisih upah pekerja tanpa memperhitungkan harga barang pada konsumen akhir terutama di pasar global. “Sehingga di tengah itu ada yang memanfaatkan, Nah, itu yang ingin dicegah,” lanjut dia.

Menurut dia, tidak baik jika yang dipersandingkan adalah biaya tenaga kerja dari masing-masing negara. "Jadi, tentunya kami mengharapkan bahwa kesetaraan human development itu terkait dengan hak asasi manusia dan nilai-nilai universal," tuturnya.

Selain soal upah, pertemuan bilateral tersebut juga membahas kerja sama tentang pengembangan rantai nilai dunia (global value chain) di sektor industri otomotif, kimia, dan digital. “Kementerian Perindustrian siap menindaklanjuti berbagai usulan yang telah disampaikan oleh Bapak Jusuf Kalla kepada Pemerintah Vietnam,” tegas Airlangga.

Menanggapi usulan Indonesia, kata Airlangga, Presiden Vietnam merespons dengan baik dan juga akan menindaklanjuti. Dia pun berharap nilai transaksi perdagangan Indonesia dengan Vietnam dapat meningkat dua kali lipat, dari US$ 5 miliar menjadi US$ 10 miliar.