Bandara Kulon Progo Ditargetkan Mulai Beroperasi Juni 2019

Liputan6.com, Yogyakarta - Pembangunan Bandara Kulon Progo di Yogyakarta rencananya akan dimulai pada awal tahun depan.Targetnya, bandara ini bisa beroperasi pada Juni 2019.

Bupati Kulonprogo Budi Antono mengatakan, berdasarkan hasil koordinasi dengan PT Angkasa Pura I serta BPN Yogyakarta menyebutkan jika proses pembebasan lahan ditargetkan selesai pada November ini. Adapun pembebasan lahan proyek tersebut memasuki tahap pembayaran ganti untung tahap ketiga.

"Pembayaran ganti untung ini yang pertama terkait pengukuran ulang. Ketika diundang tidak bisa hadir, pengukuran yang belum sesuai dengan data sehingga pengukuran lagi. Apabila ada ganti untung ada masalah maka tetap ke konsinyasi," ujar Budi di Yogyakarta, seperti dikutip Selasa (29/11/2016).

Budi menuturkan, sudah ada nota kesepahaman perihal pembagian kerja antara Pemkab Kulon Progo, Pemda DIY dan AP I terkait pembangunan Bandara Kulonprogo. Pemkab Kulonprogo sendiri sudah menyiapkan titik lahan warga terdampak yang menginginkan relokasi.

Adapun warga yang menginginkan relokasi di tanah kas desa sebanyak 266 kepala keluarga (KK). Sementara di Magersari Paku Alam sebanyak 45 kk dari 118 kk.

Setelah semua proses bisa berjalan maka proses pemancangan tiang pertama bisa berlangsung di Januari 2017.

"Ground breaking di bulan Januari. Bahwa bandara baru di Yogya operate Juni 2019 dan pelaksanaan 30 bulan atau 2,5 tahun dengan pelaksanan waktu itu maka ditarik mundur maka januari 2017 sudah mulai groundbreaking," dia menjelaskan.

Kepala Pimpinan Proyek Bandara Kulon Progo Sujiastana mengatakan hingga saat ini masih ada 5 persen lahan yang belum menyelesaikan proses pembayaran ganti untung lahan.

Sebesar 5 persen ini merupakan lahan milik warga yang menolak pembangunan bandara baru dan yang terkendala masalah dalam syarat pengalihan tanah. Kemungkinan 5 persen lahan yang kurang ini akan diselesaikan di pengadilan negeri melalui konsinyasi.

"Jadi nanti kalau hingga tahap tiga ini belum datang ya masuk konsyinyasi. Artinya kita memberikan kesempatan. Selain itu memberikan kesempatan masyarakat yang masalah internal untuk menyelesaikan sendiri karena kalau tahap tiga ya kita titip pengadilan," dia menjelaskan.

Sujiastana mengatakan pihaknya tengah menyelesaikan pembayaran tahap ketiga dengan jumlah 130 warga. Dalam pembayaran ganti untung lahan ini, angggaran yang sudah dikeluarkan sebanyak Rp 250 miliar.

"Ya nanti sama Pak Jokowi yang akan grounbreaking. Kalau sudah berapa yang dikeluarkan ya sekarang sudah Rp 1,5 triliun dari awal sampai sekarang," ujarnya. (Yanuar H/nrm)