Cerita Pengusaha soal Pekerja Asing di Proyek Pembangkit Cilacap

Kadin Indonesia meminta pemerintah tetap mendukung industri dalam negeri ketika menerapkan sistem bagi hasil migas

oleh Achmad Dwi Afriyadi diperbarui 13 Des 2016, 21:29 WIB
Diterbitkan 13 Des 2016, 21:29 WIB
Investasi Teksil Meningkat Saat Ekonomi Lesu
Pekerja memotong pola di pabrik Garmen,Tangerang, Banten, Selasa (13/10/2015). Industri tekstil di dalam negeri terus menggeliat. Hal ini ditandai aliran investasi yang mencapai Rp 4 triliun (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta pemerintah waspada terhadap serbuan tenaga kerja asing. Kadin juga berharap pemerintah tetap mengoptimalkan sumber daya manusia (SDM) dari dalam negeri.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Migas Bobby Gafur Umar memberikan pengalamannya pada bidang ketenagalistrikan. Dia bercerita, saat berkunjung ke pembangkit listrik di Cilacap menjumpai banyaknya tenaga kerja dari China.

Dia menyebut, di tempat itu koki sampai supir berasal dari negeri tirai bambu tersebut.

"Kalau China lebih gila lagi saya pernah cerita ke Pak JK (Wakil Presiden). Saya datang ke pembangkit Cilacap lagi dibangun. Begitu turun tulisan toilet bahasa China. Begitu masuk nggak ada orang Indonesia di dalam, sampai yang dorong-dorong, supirnya, kokinya orang China. Itu pembangkit di Cilacap yang saya langsung foto-foto saya kirim ke Pak JK," kata dia di Menara Kadin Kuningan, Jakarta, Selasa (13/12/2016).

Dia menuturkan, pekerja lokal di tempat tersebut sangat minim. Menurut pengakuannya, pekerja lokal hanya dijumpai pada penjagaan.

"Tapi luar biasa, sampai buruhnya. Yang ada jaga pagar, satpam itu orang Indonesia," ujar dia.

Pemerintah telah menetapkan sistem bagi hasil migas menjadi gross split Gross split sendiri akan menggantikan skema saat ini cost recovery. Dengan skema cost recovery pemerintah bisa mewajibkan kontraktor migas salah satunya penggunaan produk dalam negeri. Oleh karenanya, dia berharap pemerintah memberikan pengawasan yang ketat ketika menerapkan sistem gross split.

"Tapi ini bisa kejadian kalau memang nggak ada pengawasan. Tapi pemerintah sudah niat OK gross split," tandas dia.

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya