Sri Mulyani: Rakyat Tak Boleh Tunggu Lama Proyek Infrastruktur

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyatakan, infrastruktur di Indonesia masih tertinggal cukup jauh dengan negara lain. Indonesia padahal masuk dalam jajaran 20 negara dengan perekonomian terbesar di dunia atau G20.

"Dalam kelompok G20, sangat tidak bisa diterima infrastruktur kita masih left behind (tertinggal) bukan karena kita tidak punya sumber daya atau tidak ada usaha," ujar Sri Mulyani saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (22/12/2016).

Pemerintah, Ia menuturkan telah meningkatkan belanja modal atau belanja infrastruktur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari Rp 30 triliun di 2005 menjadi Rp 260 triliun di 2016. Tahun depan, alokasi belanja infrastruktur di APBN mencapai Rp 300 triliun.

"Kita keluarkan aturan atau kebijakan supaya menarik investasi swasta sehingga 1 dolar AS yang diinvestasikan bisa menarik 5-10 kali lipat swasta untuk membangun infrastruktur dan mengurangi gap infrastruktur," ujar Sri Mulyani.

Ia mengatakan, jika investor tidak yakin investasi mendulang penerimaan, pemerintah mengeluarkan skema availibility payment. Termasuk menyelesaikan masalah lahan yang dikeluhkan semua pihak dalam proyek infrastruktur karena dianggap pelik selama puluhan tahun, yakni membentuk Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara (BLU LMAN) dengan suntikan modal negara Rp 16 triliun pada tahun ini.

"Semua masalah sudah diselesaikan, jadi tahun depan jangan lagi ada alasan tidak mengeksekusi infrastruktur supaya bisa jalan. Kalau arahan Pak Presiden, kalau perlu kerja sampai 3 shift, bukan karena kita mau jago, tapi kita tidak mau melihat rakyat menunggu lebih lama untuk ketersediaan infrastruktur," ujar dia.

"Rakyat tidak boleh menunggu lebih lama lagi untuk infrastruktur, bahkan konektivitas sehingga kesenjangan makin turun, kelompok miskin lebih makmur. Jadi tidak boleh ditunda," tutur Sri Mulyani.